Kapal Bantuan KKP di NTB Diduga Mangkrak

Kapal Inka Mina dari bahan fiber dan bahan kayu ditemukan di muara laut Labuhan Sumbawa yang rusak parah. (Suara NTB/ist_FNI)

Mataram (Suara NTB) – Kasus pengadaan kapal pada Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) yang sedang diusut Kejaksaan Agung (Kejagung) diduga mangkrak, tak terkecuali objek bantuan di NTB. Bantuan di sejumlah daerah itu diduga mangkrak.

Bantuan itu tersebar di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, diserahkan bertahap tahun 2014, 2016 dan 2017 lalu.  Namun sampai di tangan kelompok nelayan, bantuan tidak bisa digunakan karena menguras kantong nelayan hingga Rp 12 juta untuk sekali melaut. Kapal dengan bahan utama fiber seharga Rp 1, 3 miliar lebih per unit itu akhirnya mangkrak.

Iklan

‘’Hasil pantauan kami rata-rata mangkrak.  Faktornya karena dibuat tanpa perencanaan matang. Sehingga sampai di nelayan tidak bisa digunakan,’’ ujar Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI), Rusdianto Samawa kepada Suara NTB, Selasa, 13 November 2018.

Sesuai data diperolehnya, Provinsi NTB mendapat bantuna ukuran kapal 5 GT sejumlah 6 unit dan 20 GT sejumlah dua unit. Sehingga semua kapal berjumlah delapan unit yang statusnya diukur pada minggu keempat Oktober 2017.

Hasil investigasi organisasinya, sejumlah kapal di NTB mangkrak. Seperti temuannya di  Labuan Sumbawa, Inka Mina 629 ditambat begitu saja. Selain itu, kapal Ikna Mina berbahan  kayu juga rusak berat dan nyaris lapuk. Di sekitar Pelabuhan Bima, kapal bantuan sama pecah dan tinggal menunggu tenggelam.

Uraian temuan lainnya, Inka Mina di Kabupaten Lombok Tengah. Inka Mina 124 dan Inka Mina 125 tidak beroperasi karena biaya yang tinggi dan tidak sesuai kebutuhan nelayan setempat. Inka Mina 124 dikelola Musaddat tidak lagi beroperasi karena kardannya rusak. Sudah sekali beroperasi ke Sumba, NTT, tetapi merugi.

Sedangkan Inka Mina 125 diketuai oleh Dahlan dari Dusun Awang, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Rencana akan dikontrakkan kepada seseorang dari Sumbawa, dengan mekanisme bagi hasil.

Inka Mina 250 di Kabupaten Lombok Timur, dikelola Lukman dari Dusun Toroh Tengan, Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak. Kapal ini sama sekali tidak dilengkapi dengan sarana tangkap sehingga mangkrak. Posisi kapal  sampai saat ini di muara sungai Tanjung Luar. Sejak diserahkan pada tahun 2012, hanya beroperasi sebanyak 2 kali dan merugi.

Inka Mina 18 dikelola oleh nelayan dari Desa Labuhan, Kecamatan Pringgabaya. Sejak diterima pada tahun 2011 sampai saat ini tidak pernah operasi. Bahkan saat diujicoba oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Lombok Timur  kapal tidak bisa berjalan, mesin mati dan baling-baling terlepas. Sejak kejadian itu sampai hari ini kapal Inka Mina 18 mangkrak di sungai dan kondisinya hampir sudah tidak bisa dipakai karena sudah bocor dan air laut keluar masuk dan miring.

Mekanisme bantuan kapal dari KKP ini diketahui melalui Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Provinsi NTB. Namun hingga berita ini ditulis sore kemarin, pihak DKP belum memberikan penjelasan soal data dan kondisi kapal yang diduga mangkrak. Kabid Perikanan Tangkap Benny Iskandar dikonfirmasi Suara NTB siang kemarin belum bisa menjelaskan dengan alasan masih rapat dengan KKP.

Tim Jampidsus Kejagung RI sebelumnya turun ke NTB selama empat hari, melakukan pemeriksaan pejabat DKP Kota dan Kabupaten Bima serta DKP Lobar. Selain pemeriksaan saksi, tim juga mengecek ke lapangan untuk proyek senilai Rp4,4 triliun yang sudah naik penyidikan itu.

Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH membenarkan pemeriksaan itu. Namun pihaknya hanya memfasilitasi tempat. ‘’Soal apa dan bagaimana pemeriksaan, itu yang tahu Jampidsus Kejagung,’’ jawabnya singkat. (ars)