Kanwil Kemenag Klaim Pengadaan Katering Haji Sesuai Prosedur

Mataram (Suara NTB) – Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) NTB menyatakan, proses pengadaan katering haji embarkasi Lombok tahun 2017 sudah sesuai dengan  prosedur yakni Keppres No. 80 Tahun 2003 dan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa. Kemenag NTB menegaskan pengadaan katering haji tak ada yang menyimpang.

Hal tersebut dikatakan Kepala Kanwil Kemenag NTB, H. Nasruddin, S.Sos, M.Pd melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), H. L. M. Zainuddin, SH, MH ketika dikonfirmasi Suara NTB, di ruang kerjanya, Jumat, 29 September 2017 siang kemarin.

Iklan

“Tidak ada kesalahan, sesuai dengan prosedur yang ada. Tidak ada penyimpangan, sesuai dengan  pelaksanaannya, sesuai dengan  Keppres  No. 80 dan Perpres No. 54 Tahun 2010,” katanya.

Pengadaan katering haji ini sedang dibidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Pengadaan katering haji itu sesuai dengan kontrak Nomor : 12/POKJA/Kat-Jemaah.Hj/2017 oleh Satuan Kerja pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB, dengan nama pekerjaan  Pegadaan Konsumsi Jemaah Haji Embarkasi Lombok Tahun 1438 H/2017 M.

Dalam kontrak tercantum nilainya sesuai Harga Perkiraan Sendiri (HPS)  Rp. 541.680.000. Sesuai hasil pelelangan nomor : 10/POKJA/Kat-Jemaah.Hj/2017 tanggal 13 Juli 2017, diumumkan pemenang pelelangan umum itu  UD. Anita, alamat  Desa Masbagik Utara Kecamatan Masbagik Lotim dengan harga penawaran  Rp. 476.678.400.

Perusahaan yang sama juga memenangkan  lelang untuk katering PPIH, dengan nilai kontrak Rp 282.960.000. Nilai penawaran Rp 249.162.000.  Lelang ini sesuai dengan kontrak Nomor : 11/POKJA/Kat-PPIH/2017, Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) sesuai Nomor : 10/POKJA/Kat-PPIH/2017 tanggal 13 Juli
2017.

Zainuddin menjelaskan, PPK yang lama adalah Kabid Haji dan Umrah, Drs. H. Maad Umar, M.Pd. Namun, karena PPK sedang melaksanakan tugas sebagai Panitia Pelaksanaan Ibadah Haji (PPIH) di Arab Saudi yakni Kepala Sektor di Mekkah. Sehingga untuk melanjutkan pekerjaan ditunjuk H. L. M. Zainuddin.

Zainuddin mengaku sudah dimintai keterangan oleh Kejati NTB.  Ia dimintai keterangan kaitan adanya laporan bahwa dirinya tidak mempunyai sertifikat pengadaan barang dan jasa. Kepada pihak Kejati, Zainuddin mengatakan sudah menjelaskan hal tersebut.

“Saya sudah klarifikasi berdasarkan Perpres No. 54 tahun 2010, syarat untuk menjadi PPK itu harus kompeten, artinya harus memiliki  sertifikat. Di sana (dalam laporan) diduga saya tidak memiliki sertifikat,” terangnya.

Namun Zainuddin menjelaskan bahwa dirinya sudah memiliki sertifikat sebagai pejabat pengadaan barang dan jasa dengan nomor 041315758920408. Sertifikat pengadaan barang dan jasa itu masa berlakunya sampai Mei 2017 lalu. Dirinya menjadi PPK pengganti, menggantikan H. Maad Umar yang sedang melaksanakan tugas sebagai PPIH di Arab Saudi per 30 Juli 2017. SK sebagai PPK pengganti itu mulai berlaku sejak 1 Agustus 2017.

Di mana,  kontrak pengadaan katering haji  dengan UD. Anita yang menjadi pemenang tender dilakukan PPK yang lama, H. Maad Umar. Zainuddin juga menjelaskan perihal masa berlaku sertifikatnya yang sudah habis Mei 2017 lalu. Apakah kemudian dirinya tidak layak menjadi PPK?

Zainuddin menjelaskan berdasarkan Peraturan Kepala (Perka) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) No. 23 Tahun 2015 pada  pasal 33 ayat 1 di disebutkan  bahwa sertifikat pengadaan barang dan jasa  berlaku seumur hidup. Sehingga laporan yang menyatakan dirinya tidak mempunyai sertifikat sudah clear dijelaskan dengan adanya aturan ini.

Pelaksanaan lelang pengadaan katering haji itu, lanjutnya dilakukan lewat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kemenag NTB. Dimana pelelangannya melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Untuk pengadaan katering jemaah haji diikuti tiga rekanan. Sementara katering untuk PPIH diikuti empat rekanan.

Ia menjelaskan, UD. Anita yang dimenangkan dalam tender katering haji itu lantaran rekanan tersebut yang memenuhi syarat sesuai dengan Perpres  No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa. Rekanan itulah yang penarawannya terendah dan dari sisi dokumen paling lengkap.

‘’Jadi, di antara yang tiga rekanan itu, UD Anita ini yang terlengkap dokumennya dan terendah penawarannya. Begitu juga pengadaan katering PPIH. Jadi sudah sesuai dengan prosedur dan Perpres No. 54 Tahun 2010,’’ ucapnya.

Zainuddin menambahkan, dari penetapan pemenang lelang pengadaan katering haji ini memang ada sanggahan dari rekanan yang kalah, yakni CV. Al Ihsan. Sanggahan dari CV. Al Ihsan ini sudah ditanggapi oleh ULP.

Jika rekanan tidak puas dengan tanggapan atas sanggahan itu, lanjut Zainuddin, sebenarnya CV. Al Ihsan dapat menempuh upaya hukum lainnya yakni lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dari rekanan-rekanan yang lain, kata Zainuddin, CV. Al Ihsan termasuk yang tertinggi penawarannya.

“Sesungguhnya pelaksanaan itu semua tidak masalah. Kecuali, ada ada pihak jemaah yang memecah piring atau kebutuhan tak mencukupi, itu baru masalah. Ini semua jemaah dan semua PPIH sudah cukup dengan apa yang kita mintakan,” tandasnya.

Saat dimintai keterangan oleh Kejati NTB, Zainuddin mengatakan dirinya ditanya soal pelaksanaan proses pengadaan.  Kemudian dirinya ditanya apakah ada rekanan yang menyanggah. Selain itu, ia ditanya juga mengenai PPK pengganti sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010.

“Saya katakan pengganti PPK saya sendiri bukan Juaini (sesuai laporan ke Kejati). Ndak ada nama Juaini pengganti H. Maad Umar. Tapi yang ada Zainuddin. Di sana dikatakan dalam  sanggahannya, laporannya itu pengganti H. Maad yang namanya H. Juaini tidak memiliki sertifikat,” bebernya.

Zainuddin mengatakan bahwa pada pengadaan tahun-tahun sebelumnya CV. Al Ihsan  selalu menjadi pemenang. Ia ditetapkan sebagai pemenang lantaran hanya CV. Al Ihsan yang mengajukan penawaran. Sehingga otomatis tidak perlu dilakukan evaluasi, cukup diklarifikasi saja.

“Sekarang ini yang mengajukan tiga rekanan, ada yang empat rekanan. Otomatis kembali kepada Perpres No. 54 Tahun 2010, maka harus dievaluasi. Evaluasi penawarannya, evaluasi dokumennya,” terangnya.

Berkaitan dengan kewajiban rekanan, lanjut Zainuddin semua sudah dilaksanakan dengan baik sesuai spesifikasi yang ditentukan. Artinya, tidak ada muncul komplain dari jemaah maupun PPIH. Ia menyatakan, katering haji tersbeut bukan hanya diperiksa  KKP dan MUI, tetapi juga Komisi Pengawasan Haji Indonesia (KPHI).

“Mereka sudah dua kali datang ke sini.  Pada saat pemberangkatan dan pemulangan sekarang di sana dia juga,” ungkap Zainuddin. (nas)