Kanwil DJPB akan Cek Efektivitas Penggunaan APBN

Kepala Kanwil DJPB NTB, Syarwan (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB bersama Bank Indonesia (BI) akan melakukan jemput bola ke Satuan Kerja (Satker) untuk memaksimalkan penyerapan anggaran. Selain itu, Kanwil DJPB akan turun langsung melihat efektivitas penggunaan anggaran yang telah digelontorkan pemerintah pusat di NTB.

‘’Nanti setiap bulan kita bikin rapor dan hasilnya kami serahkan ke Pak Gubernur,’’ ujar Kepala Kanwil DJPB NTB, Syarwan, SE, MM dikonfirmasi Suara NTB, di kantornya, Jumat, 1 Februari 2019 siang.

Iklan

Syarwan mengatakan, ia dan Kepala BI Perwakilan NTB telah komit untuk mengawal pelaksanaan penyerapan anggaran di NTB. Kanwil DJPB dan BI akan mendatangi setiap Satker yang mengalami hambatan dalam menyerap anggaran.

‘’Teman-teman akan kita datangi, apa kendalanya? Kita jemput bola ke Satker. Kalau ndak, kapan bangkitnya NTB ini. Saya ingin berkontribusi pada NTB,’’ ujarnya.

Upaya yang dilakukan tersebut juga untuk mencegah penumpukan eksekusi anggaran di akhir tahun. Bahkan, kata Syarwan, tim dari Kanwil DJPB NTB telah mulai turun mendatangi Satker.

Mantan Kepala Kanwil DJPB Papua ini menambahkan pihaknya bukan saja akan melihat penyerapan anggaran. Namun lebih dari itu, efektivitas penggunaan anggaran juga akan dilihat secara detail.

Jangan sampai ada  kegiatan yang terus menerus dianggarkan tiap tahun. ‘’Kita juga melihat efisien atau tidaknya anggaran. Kemarin sudah ada, sekarang kok diajukan lagi. Kita agak detail lihat itu,’’ ucapnya.

Tahun 2019, APBN untuk NTB menembus angka Rp24,73 triliun. Belanja negara sebesar itu diperuntukkan bagi 11 Pemda dan instansi vertikal yang ada di NTB.

Belanja negara yang akan direalisasikan di wilayah Provinsi NTB mencapai Rp24,73 triliun meliputi belanja  untuk satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp8,274 triliun. Belanja yang disalurkan sebagai Dana Transfer ke Daerah sebesar Rp16,456 triliun termasuk Dana Desa.  Dana Desa Tahun 2019 untuk desa-desa di Provinsi NTB dialokasikan Rp1,181 triliun.

Dana desa tahun 2019 meningkat 20,14 persen dari alokasi APBN 2018 yang hanya Rp0,983 triliun. Alokasi yang meningkat tersebut telah sejalan dengan tren peningkatan secara nasional.

DIPA 2019 yang diserahkan dan direalisasikan di wilayah Provinsi NTB sebanyak 386 DIPA. Yang mencakup nilai sebesar Rp8,274 triliun dan DAK Fisik Dana Desa sebesar Rp3,746 triliun, yang akan dibayarkan di empat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang ada di NTB.

KPPN Mataram 243 DIPA sebesar Rp6,054 triliun, DAK Fisik dan Dana Desa sebesar Rp1,773 triliun, KPPN Bima 66 DIPA sebesar Rp0,924 triliun. DAK Fisik dan Dana Desa sebesar Rp0,748 triliun, KPPN Sumbawa Besar 51 DIPA sebesar Rp0,543 triliun. DAK Fisik dan Dana Desa sebesar Rp0,62 triliun dan KPPN Selong 26 DIPA sebesar Rp0,751 triliun. DAK Fisik dan Dana Desa sebesar Rp0,601 triliun. (nas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here