Kanwil DJP Nusra Bidik Potensi Pajak Lingkar KEK Mandalika

Kanwil Pajak DJP Nusa Tenggara, Belis Siswanto (paling tengah) beserta jajaran saat jumpa pers kemarin.(Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) – Kantor Wilayah Ditjen Pajak Nusa Tenggara (Kanwil DJP Nusra) menangkap besarnya potensi pajak di lingkar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Keberadaan proyek strategis nasional ini diyakini memberi multiliplier effect yang tidak kecil terhadap potensi penerimaan negara dari sektor pajak di masa-masa seterusnya.

Dalam temu media Kanwil DJP Nusra, Senin, 3 Februari 2020, Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara Belis Siswanto bersama Kepala Bidang P2Humas, Devi Sonya Adrince,  Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan Kanwil DJP Nusra, Chandra Budi. Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian Kanwil DJP Nusa Tenggara, Nurul Hidayat. Kepala KPP Mataram Barat, Djunet Santoso, Kepala KPP Mataram Timur, Iteng Warih Patriarti dan Kepala KPP Praya,  Agung Sumaryawan dijelaskan.

Iklan

Secara langsung penerimaan pajak dari pembangunan KEK Mandalika saat ini belum tumbuh signifikan. Namun dari usaha-usaha di sekitarnya, menjamur villa, hotel yang nantinya kontribusi pajaknya tidak kecil. “Dengan bergeraknya pembangunan KEK Mandalika, di sekitarnya sudah ada 200 calon WP (Wajib Pajak) yang saat ini sedang proses pembangunan usahanya. WP-WP inilah yang menjadi potensi kedepan. Apalagi sirkuit MotoGP sudah mulai progresif dibangun,” kata Kepala KPP Praya,  Agung Sumaryawan dijelaskan.

Secara khusus, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan ikut berpartisipasi mendukung pembangunan KEK Mandalika. Salah satu fasilitas yang diberikan adalah kemudahan-kemudahan peniadaan pajak kepada investor-investor besar dengan masa tertentu. Keringanan ini diharapkan akan mendorong semangat pengusaha untuk berinvestasi di KEK Mandalika.

Dalam kesempatan kemarin, Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara,  Belis Siswanto menyampaikan realisasi penerimaan pajak di dua provinsi, NTB dan NTT tahun 2019 sebesar Rp5,6 triliun atau sebesar 88,06% dari target. Penerimaan pajak di Kanwil DJP Nusra menurutnya telah mengungguli target penerimaan pajak nasional yang hanya tercapai 1,6%. Tingginya pencapaian penerimaan pajak di dua provinsi ini, kata Belis, salah satunya karena tingkat kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajaknya cukup tinggi.

“Karena itu, kami menyampaikan terimakasih kepada gubernur dan wakil gubernur. Dan kepada media serta masyarakat yang sangat sadar kewajiban pajak dan arti penting pajak bagi pembangunan Indonesia,” ujarnya. Ia juga mengingatkan kepada wajib pajak untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak orang pribadi yang akan berakhir pada 31 Maret 2020 ini. (bul)