Kampus Unram Dituntut Perbanyak Pendapatan di Luar SPP

Ilustrasi Pendapatan (Pexels)

Mataram (Suara NTB) – Dalam dunia pendidikan saat ini dikenal setidaknya ada tiga jenis status Perguruan Tinggi Negeri (PTN), PTN Satker Murni, PTN Satker BLU dan PTN-BH. Khusus PTN Satker BLU terdapat dua dasar hukum yang sering menjadi rujukan satker jenis ini, yaitu Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

Universitas Mataram merupakan salah satu kampus yang berada dalam jenis ini. Dalam praktiknya perguruan tinggi jenis Satker BLU dituntut untuk bisa memperoleh pendapatan sebanyak-banyaknya dari berbagai sektor yang bisa digarap kampus. Sebagaimana halnya kini Unram mengizinkan ritel modern Indomaret untuk masuk kampus.

Iklan

Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama Unram, Yusran Saadi, menjelaskan jika Unram telah berstatus Satker BLU yang berarti kampus ini bisa atau diberikan peluang untuk menambah pendapatan kampus lewat berbagai sektor seperti pemberian izin dibukanya ritel modern Indomaret. “Unram itu adalah satker kedua dari perguruan tinggi itu adalah BLU dibenarkan untuk mencari PNBP di luar SPP,” ujarnya.

Meski dibenarkan mencari pendapatan kampus dengan menggarap sektor swasta, namun kampus katanya harus menjalankan aturan sesuai dengan aturan yang benar agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. “Tapi itu tetap prosedural, penyewaan aset itu tetap ada akte notaris dan mengikuti permenkeu itu ada aturan-aturannya. Indomaret sudah ada itu sudah dibenarkan loh untuk BLU, bukan Satker,” jelasnya.

Selain itu pola pengelolaan BLU memberikan keleluasaan untuk menerapkan bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahtaraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sesuai dengan pasal 2 PP No 23 Tahun 2005, terdapat 2 cara untuk menerapkan praktek diatas, yaitu dengan fleksibilitas dalam pengelolaaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomis, efisien, efektif dan produktif serta menerapkan praktek bisnis yang sehat.

Prinsip-prinsip pokok yang tertuang dalam undang-undang tersebut menjadi dasar kampus untuk menerapkan pengelolaan keuangan BLU. BLU diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam pembaharuan manajemen keuangan sektor publik, demi meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

“Kalau Unram masih Satker, tidak boleh. Kalau BLU kita membuat revenew generating unit, kita buat lembaga-lembaga yang bisa mendatangkan uang. Semuanya akan kembali ke Unram uang itu. Jadi kalau selama ini kita mengandalkan UKT SPP itu kan uangnya gak cukup. Kita harus mencari upaya lain dan itu dibenarkan secara aturan,” ungkapnya.  (dys)