Kampanye Gempur Rokok Ilegal Mulai Berdampak

Baliho kampanye Gempur Rokol Ilegal di Jalan Sandubaya Mataram, salah satu cara menekan peredaran rokok ilegal.(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Program kampanye Gempur Rokok Ilegal merupakan upaya yang dilakukan secara terstruktur dan masif oleh Pemprov NTB bersama Bea Cukai di seluruh wilayah NTB mulai terasa dampaknya.

Keberhasilan program ini terlihat dari angka peredaran rokok ilegal yang terus menurun dari 7,04 persen pada tahun 2018 menjadi 3,03 persen di tahun 2019. Demikian data dirilis Bea Cukai Mataram.

Iklan

Selain meningkatkan kepatuhan dan mencegah potensi kebocoran penerimaan negara, program Gempur Rokok Ilegal juga sebagai bentuk upaya nyata Bea Cukai dalam mengoptimalkan Cukai sebagai instrumen fiskal dalam pengendalian barang kena cukai sesuai peraturan perundang-undangan.

Selain proses pencegahan, penindakan terus digencarkan Kantor Bea Cukai  Mataram, berkoordinasi dengan Pemprov NTB maupun Pemda kabupaten/kota. Dalam operasi atau razia pada jilid 1 tahun 2021, setidaknya 2.801 batang rokok illegal disita.

“Ini merupakan hasil  penindakan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKCHT) dalam rangka Operasi Gempur Bea Cukai Mataram Jilid I Tahun 2021,” kata Kepala Bea Cukai Mataram,  I Putu Alit Ari Sudarsono.

Rincian hasil operasi itu, sejak Agustus sampai dengan bulan September 2021, Bea Cukai Mataram mengumpulkan BKC HT sebesar 2.801 batang. Selain itu, 42.994 gram dengan nilai barang sejumlah Rp9.443.070.

“Dari hasil penindakan ini, potensi kerugian negara sebesar Rp2. 257.995,” kata Putu Alit.

Pada kesempatan itu, ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah berkontribusi untuk membantu Operasi Gempur Bea Cukai Mataram dalam mengawasi peredaran Barang Kena Cukai Ilegal.

Pada beberapa kesempatan, Kepala Kantor Bea dan Cukai Mataram, I Putu Alit Ari Sudarsono memberikan sosialisasi terkait penegakan hukum di bidang Kepabeanan dan Cukai. “Penegakan hukum meliputi sosialisasi, koordinasi, pengumpulan informasi, penindakan, dan industri hasil tembakau,” jelasnya.

Ia menekankan pentingnya DBHCHT dalam menyejahterakan petani tembakau,pengusaha hasil tembakau,dan masyarakat umum sehingga diperlukan koordinasi yang baik antar satuan kerja daerah.

Pengedar ataupun penjual rokok illegal termasuk melakukan pelanggaran yang dapat berpotensi sebagai pelanggaran pidana. Sanksi untuk pelanggaran tersebut mengacu pada Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai.

Ancaman pidana ini diatur dalam pasal 54 dan pasal 56 Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Siapapun, baik perorangan maupun usaha agar mengurungkan niat jika ingin berbisnis rokok tanpa cukai. Sementara yang sudah terlanjur berbisnis illegal ini agar segera dihentikan sebelum ditemukan petugas.

Kampanye Audio Visual

Bea Cukai Mataram bersama Pemerintah Daerah juga terus gencar melakukan sosialisasi secara offline maupun online untuk menangkal peredaran rokok ilegal.

Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai, Arseto Triyowingsatyo menjelaskan, melalui kampanye itu ia mengajak masyarakat untuk menggempur peredaran rokok illegal.  Dengan mengenali ciri-ciri rokok ilegal seperti pita cukai palsu, bekas, salah peruntukan, dan tanpa dilekati pita cukai.

Diharapkan dengan kampanye daring dan offline, angka peredaran hasil tembakau ilegal di Pulau Lombok dapat berkurang sehingga akan meningkatkan penerimaan negara dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam berbagai kesempatan itu, Bea Cukai Mataram membahas aturan-aturan terkait impor barang kiriman luar Negeri dan registrasi.

Harapan dari kegiatan ini ialah untuk memberikan edukasi, informasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan menjadi jembatan penghubung antara Bea Cukai dan pengguna jasa dan  masyarakat melalui siaran radio maupun televisi.

“Melalui ini, kami memberi edukasi, informasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan menjadi jembatan penghubung antara bea cukai dan pengguna jasa dan masyarakat melalui sosialisasi,” ujar Arseto. (r)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional