Kaling dan ASN Harus Jaga Netralitas

Hasan Basri. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mataram mengingatkan kepala lingkungan (Kaling) sampai aparatur sipil negara (ASN) tetap bersikap netral pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram. Jabatan publik rentan disalahgunakan untuk kepentingan politik. Jika terjadi pelanggaran akan diambil tindakan.

Ketua Bawaslu Kota Mataram, Hasan Basri menegaskan, rumus netral terutama bagi ASN adalah ada atau tidak adanya bakal pasangan calon kepala daerah harus tetap menjaga netralitas.  Dicontohkan, ASN yang berada di Papua juga tidak boleh mengkampanyekan bapaslon di Mataram. “Netral itu berlaku di mana dan kapan saja,” tegas Hasan ditemui, Jumat, 4 September 2020.

Iklan

Disampaikan, netralitas ASN tidak saja diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Jauh sebelumnya, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 maupun Permendagri mengamanatkan hal tersebut. ASN tidak boleh mencoba – coba karena mereka diatur oleh undang – undang maupun turunannya.

Pada masa kampanye, kaling, lurah dan camat rentan menjadi alat politik. Struktur pemerintahan memiliki peluang mengarahkan massa. Hasan menyampaikan, hal tersebut tergantung dari diri pribadi sebagai pejabat publik. Jabatan kaling, lurah maupun camat adalah mandat yang dititipkan oleh rakyat. Idealnya, mereka harus berdiri di semua pihak, bukan malah sebaliknya. “Ini kembali ke diri sendiri,” pungkasnya.

Selama ini, Bawaslu fokus melakukan pelacakan terhadap ASN, sehingga disusun indeks kerawanan netralitas ASN. Selain itu, politik uang dan politik SARA. Jika ada pelanggaran akan diambil tindakan tegas. “Terkadang orang sering keliru ketika dipanggil oleh Bawaslu, menganggap dirinya bersalah. Dugaan pelanggaran itu melalui proses klarifikasi. Bisa terbukti dan bisa juga tidak,” jelasnya.

Sebagai bentuk komitmen akan ada kesepakatan bersama antara Bawaslu dan Pemkot Mataram, untuk menjaga netralitas ASN selama pelaksanaan Pilkada. (cem)