Kalak BPBD Bantah Ada Masalah di Pelaporan Keuangan

M. Jufri. (Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) – Kepala BPBD Kabupaten Dompu, M. Jufri, ST, MSI membantah ada masalah dalam pertanggungjawaban keuangan tahun 2020. Permintaan pendampingan ke Inspektorat hanya untuk bisa membenahi pelaporan keuangan lebih awal. Apalagi dirinya baru menjabat sebagai eselon II di tahun 2020 dan menginginkan tidak ada masalah terhadap keuangan.

“Ini sebenarnya bukan masalahlah. Artinya saya ini orang baru, pasti saya lebih steril untuk menjaga hal – hal (keuangan) itu. Inspektorat melakukan pemeriksaan rutin (ke masing – masing SKPD). Jadi, saya juga minta secepatnya dilakukan bagi kita yang ada di BPBD, supaya bisa diarahkan. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang benar,” kata Jufri, ST, MSI kepada Suara NTB di kantornya, Kamis, 7 Januari 2021.

Ia pun mengakui, Inspektorat sudah memberikan beberapa catatan untuk dibenahi BPBD dalam pelaporan keuangan tahun anggaran 2020. Arahan itu juga sudah dikerjakan. Diantara arahan terkait pembukuan dan BKU yang harus sesuai dengan apa yang dibelanjakan. “Artinya, masalah – masalah teknis yang kurang difahami oleh rekan – rekan di (BPBD) sini,” ungkapnya.

Masalah itu, kata Jufri, lantaran tenaga operator komputer (IT) yang membantu bendahara adalah pegawai tidak tetap (PTT). Tenaga ini menjadi operator dari tahun – tahun sebelumnya, sehingga sebagai pimpinan baru dirinya tetap mempertahankan.

“Dari diskusi intens kami dengan Inspektorat itu, bagaimana di IT ini orang – orang dari ASN. Sehingga dia bisa bertanggungjawab dengan apa yang dikerjakan. Sehingga upaya itu yang saya lakukan sekarang ini. Dimana anak – anak non PNS ini sebagai pendamping saja. Jadi penanggungjawab di SK itu diharapkan adalah anak – anak ASN. Jadi kolaborasilah antara ASN dan non ASN,” jelasnya.

Terkait dugaan beberapa belanja yang tidak dibelanjakan dan di-SPJ-kan sesuai DPA BPBD tahun 2020, Jufri mengaku, ada komunikasi antara bendahara dan pemilik hak. Diantara pembayaran honor bagi PTT yang akan diselesaikan segera. “Kalau (pembayaran) kinerja tidak ada masalah. Untuk tenaga honorer (yang belum). Ada beberapa orang yang belum diselesaikan,” katanya.

Namun Jufri mengaku, BPBD Dompu sudah menyampaikan GU Nihil ke BPBD Kabupaten Dompu untuk tutup buku tahun anggaran 2020. Tapi SPJ atas belanja – belanja tersebut sedang diselesaikan. “Sudah – sudah (disampaikan GU Nihil). Iyalah (tinggal SPJ yang akan dirampungkan),” jabawanya. (ula)