Kalah Sengketa Proyek Dermaga Senggigi, Pemda Lobar Harus Terima Konsekuensi Bayar 70 Persen

Pemda Lobar kalah lagi pada sengketa proyek dermaga Senggigi ini di PN Mataram. (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) — Pascakekalahan Pemda Lombok Barat (Lobar) dalam sengketa proyek Dermaga Senggigi, menyusul pihak Pengadilan Negeri (PN) Mataram memutuskan menolak seluruh gugatan Pemkab Lobar atas pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Pihak Pemda harus siap menerima konsekuensi yakni membayar pekerjaan proyek sesuai putusan BANI sebesar 70 persen.

Atas kondisi ini, Ketua DPRD Lobar Hj Nurhidayah menyarankan Pemda menerima putusan pengadilan ini daripada membiarkan proyek dermaga itu mangkrak. “Pemda harus mengambil keputusan secara cepat agar pembangunan dermaga ini fokus untuk dibahas pada APBD tahun depan,” saran politisi Gerindra ini, Kamis, 15 April 2021.

Iklan

Sebab, kata dia, kalaupun dibiarkan maka akan mangkrak terus menerus dan menjadi persoalan, sehingga kalau keputusan pengadilan dan BANI itu Pemda harus membayar ke pihak ketiga maka dilaksanakan saja kemudian fokus menyelesaikan proyek dermaga ini. “Tinggal usulkan ke kami untuk penganggaran kelanjutan proyek ini,” jelas dia, seraya menambahkan, segala keputusan harus siap ditanggung risikonya.

Berbeda disampaikan oleh politisi PKS Abu Bakar Abdullah, justru ia meminta agar Pemda melakukan langkah hukum lagi. “Kami mendorong agar Pemda melakukan upaya hukum sampai akhir. Kasih tahu Pemda, kita boleh kalah tapi tidak boleh menyerah,”tegas dia.

Karena Pemda tentu terbebani tidak saja membayar pekerjaan itu, namun juga harus menyelesaikan temuan kerugian negara.

Untuk itu, menurut dia, pemda harus melakukan upaya maksimal jangan sampai menyerah. Karena bagaimana ini adalah ikon Senggigi. Saat ini kesempatan Pemda menata, namun harus menyelesaikan persoalan ini. Tim pemda harus konsolidasi kembali untuk melakukan upaya hukum selanjutnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum Pemkab Lobar, Mashuri mengatakan putusan PN Mataram menolak permohonan-permohonan pihak Pemda untuk pembatalan (BANI). Pemkab Lobar sebelumnya mengajukan permohonan pembatalan atas putusan BANI ke PN Mataram, karena tidak menerima atas putusan BANI itu.

Dengan berbagai barang bukti yang sudah dipersiapkan pihak Pemkab mengajukan pembatalan itu di PN Mataram. Namun dengan putusan PN itu secara otomatis Pemkab Lobar harus kembali menindaklanjuti putusan BANI yang memenangkan pihak penggugat (kontraktor).“Kalau di tolak kan berarti harus kembali ke putusan BANI yang kemarin,” jelasnya.

Saat disinggung apakah putusan PN Mataram itu sudah disampaikan kepada Pemkab Lobar, Mashuri mengaku belum mengambil hasil putusan PN itu. Namun secara lisan pihaknya sudah menyampaikan kepada Pemkab Lobar.“Karena baru kemarin putusannya, kita belum ambil. Secara lisan sudah, mereka mungkin sudah tahu putusan itu,” pungkasnya.

Terpisah, Kabag Hukum Setda Lobar, Ahmad Nuralam yang dikonfirmasi terkait putusan itu baru mendapatkan informasi itu. Pihaknya berharap kepada OPD terkait untuk segera melaporkan kepada pimpinan atas hasil PN Mataram itu. Lantaran langkah hukum itu diambil internal oleh OPD terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan menggunakan kuasa hukum tersendiri. Meneruskan ketika saat sengketa di BANI.“Tapi nanti kita bicarakan apa tindaklanjut hasil putusan BANI itu,” jelasnya.

Meski demikian, Nuralam mengaku masih ada langkah upaya hukum lain untuk membatalkan putusan BANI itu. Hanya saja kembali lagi kepada OPD terkait untuk membicarakan secara internal dengan pimpinan untuk langkah itu. “Nanti kita bahas sama pimpinan lagi,” ucapnya. (her)

Advertisementfiling laporan pajak ucapan idul fitri ucapan idul fitri Jasa Pembuatan Website Profesional