Kalah di Pilkades, Calon Petahana Segel Kantor Desa

DATANGI - Massa pendukung cakades yang mendatangi Kantor Desa Langko, Selasa, 11 Desember 2018. (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Calon petahana di salah satu desa di Lombok Barat (Lobar) melakukan aksi segel kantor desa, lantaran tak terima kekalahan hasil pilkades, Selada, 11 Desember 2018. Calon petahana berdalih jika lahan tersebut miliknya termasuk bangunan dibangun dari dana pribadi. Namun setelah dilakukan mediasi, cakades melunak dan bersedia memberikan waktu hingga tiga bulan ke depan untuk menempati kantor tersebut hingga pelantikan kades baru.

 

Iklan

Di Kecamatan Labuapi seperti disampaikan Camat Labuapi H. Fauzi dari 7 desa yang menggelar pilkades hanya 3 petahana yang menang, sedangkan sisanya kalah. Tiga desa yang dimenangkan petahana antara lain Desa Merembu, Bagek Polak dan Bajur. Sedangkan sisanya 3 desa petahana kalah antara lain di Desa Telaga Waru, Terong Tawah dan Bagik Polak Barat. Ditambah satu desa Karang Bongkot tidak ada petahana yang maju.

 

Sementara di Desa Langko, kantor desa setempat dirusak oleh pendukung cakades, lantaran menduga ada kecurangan. Meski sempat ricuh, hasil pilkades tetap diplenokan. Di mana, calon kades Mawardi keluar sebagai pemenangnya.

 

Pleno dilakukan di Kantor Camat Lingsar mengantisipasi terjadinya konflik. Sebab pagi sebelum pleno tersebut ratusan warga kembali mendatangi kantor desa. Hanya saja tuntutan warga tersebut berbeda dari sebelumnya. Yang memprotes adanya pemilih yang menggunakan Kartu Keluarga (KK). Warga ketiga dusun di desa tersebut meminta untuk segera dimekarkan menjadi desa yang baru.

 

“Terkait pilkades sudah tidak dipersoalkan kembali, jadi tuntutan mereka sekarang bagaimana Dusun Longserang Timur, Longserang Barat Selatan dan Longserang Barat Utara ingin dimekarkan menjadi Desa Persiapan Desa Longserang,” ungkap Ketua Panitia Pilkades Langko, Suhardi Idris yang ditemui, kemarin.

 

Menurutnya pendukung salah satu calon sudah menerima hasil pilkades. Termasuk juga dengan kesalahan adanya pemilih yang menggunakan KK untuk menyalurkan hak pilihnya. “Alhamdulillah tadi sudah disepakati, baik dari Kepala Desa Langko, kecamatan dan Kepala DPMD terkait dengan masalah itu,” pungkasnya.

 

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayan Masyarakat Desa (DPMD) Lobar, L. Edi Sadikin mengaku jika permasalahan di Desa Langko sudah selesai. Bahkan para pihak sudah sepakat menerima hasilnya.

 

Munculnya permasalahan pemilih menggunkan KK di Desa Langko dikarenakan cukup banyaknya warga yang belum masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Menurut Edi pihaknya sebelumnya sudah memberikan ruang kepada pihak panitia untuk memutakhirkanya, yakni dengan mensinergikan data dari KPU dengan desa sesuai dengan Permendagri terkait dengan DPT.

 

“Ada ruang di sana untuk menambah jika belum ada yang masuk. Kita kasih waktu tiga hari untuk perbaikan DPT,”  ungkapnya. Jika merujuk ketentuan memilih menggunakan KTP atau KK tidak diperbolehkan. Hanya saja ke depan pemutahiran DPT akan menjadi bahan evaluasi DPMD untuk pilkades berikutnya. “Kalau nanti ada sengketa kami sudah menyiapkan tim penyelesaian sengketa pilkades,” imbuhnya. (her)