Kakanwil Kemenang Tanggapi Soal Pusaran Dugaan Korupsi di Jajarannya

Kakanwil Kemenang NTB, H. Nasruddin (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Kemenag di NTB belakangan ini semakin akrab dengan kasus dugaan korupsi. Pengawasan pimpinan tidak melembaga sampai ke jajaran. Penguatan pengawasan internal perlu ditingkatkan.

Demikian disampaikan Kepala Kanwil Kemenag NTB, H Nasrudin ditemui akhir pekan lalu. “Saya selalu mengingatkan jangan pernah berpikir tentang fee diberikan ini lah, dari proyek itu lah,” klaimnya.

Iklan

Dia mengaku peringatan untuk tidak korupsi disampaikan baik secara verbal maupun melalui program pembinaan.

“Namun karena saya sebagai pimpinan jajaran sangat banyak tidak mungkin awasi satu per satu,” ucapnya. Nasrudin pun mencatat kasus dugaan korupsi yang berpusar di instansi yang dipimpinnya. Semuanya dalam penanganan aparat penegak hukum.

Baru-baru ini, seperti dugaan pungutan dana bantuan perbaikan masjid yang terdampak bencana gempa tahun 2018 lalu. Kanwil Kemenag NTB menggelontorkan Rp6 miliar untuk 58 masjid di tujuh kabupaten/kota yang terdampak. Kasus ditangani Polres Mataram.

“Ini kasus yang memukul perasaan saya, saya malu kepada masyarakat NTB dan nasional,” kata Nasrudin. Dia mengaku heran pungutan dilakukan. Sebab dana sudah ditransfer sejak akhir 2018 lalu.

Kemudian kasus buku umum K-13 untuk madrasah tahun 2018 yang masih di tahap penyelidikan Polda NTB. Awalnya terungkap atas investigasi Ombudsman RI NTB, yang menyebut indikasi kuat maladministrasi dalam proses pengadaan.

Sejumlah madrasah diberi porsi anggaran berdasarkan petunjuk pelaksanaan penggunaan dana BOS. Pembelian buku diduga diarahkan kepada salah satu rekanan yang berkantor di Masbagik, Lombok Timur.

“Masalah dana BOS itu kan ada juklak juknis. Saya hanya tegaskan semuanya untuk ikuti petunjuk teknis. Memang tidak ada yang menyimpang kan,” klaim Nasrudin.

Satu kasus lagi yakni proyek gedung MAN Insan Cendekia Lombok Timur tahun 2015. Kasusnya sudah ditahap penyidikan Polda NTB. Penyidik sudah menetapkan tiga tersangka dalam kasus yang diduga merugikan negara Rp700 juta itu.

“Dari masalah Insan Cendikia. Pengawasannya itu sudah cukup ketat. Menurut Polda (NTB) saya menilai normatif kerugian negara diakibatkan pemborong,” jelasnya.

Dia menilai kasus itu sebagai kelalaian pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek. “Saya begitu ketatnya sehingga saya tidak berhenti mengingatkan dan megawasi tapi tetap ada saja. Semuanya sudah saya serahkan kepada penegak hukum,” pungkasnya.

Sementara Direktur Reskrimsus Polda NTB, Kombes Pol Syamsudin Baharudin menjelaskan sebelumnya bahwa penanganan kasus yang sudah di tahap penyidikan akan dituntaskan tahun ini.

“Mudahan bisa segera P-21 (berkas dinyatakan lengkap,” ucapnya menjawab perkembangan penanganan kasus MAN IC Lotim tahun 2015. Kemudian kasus buku madrasah masih di tahap penyelidikan. “Masih verifikasi (saksi),” ucapnya.

Terpisah, pegiat Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB, Johan Rahmatulloh menilai Kemenag NTB seharusnya menjadi garda terdepan untuk memperbaiki moral dan memberi contoh perilaku antikorupsi.

“Ini sungguh kontradiktif antara perilaku dengan khittah lembaganya,” ucapnya Minggu, 20 Januari 2019  dalam keterangan tertulis.

Somasi NTB mencatat berbagai kasus dugaan korupsi di lingkup Kemenag NTB, seperti kasus pengadaan katering haji tahun 2017, dan proyek pembangunan gedung asrama haji.

“Kami mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus-kasus ini. Kemudian beri tuntutan dan hukuman maksimal terhadap pelaku yang mengkorupsi dana bencana,” tutupnya. (why)