Kakanwil Kemenag NTB akan Diklarifikasi

Kepala Perwakilan Ombudsman RI NTB, Adhar Hakim (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Ombudsman RI NTB melanjutkan investigasi dugaan maladministrasi pengadaan buku madrasah se-NTB Rp200 miliar 2018. Investigasi akan berlanjut ke klarifikasi sejumlah pihak. Diantaranya dengan mengklarifikasi Kepala Kanwil (Kakanwil) Kemenag NTB.

‘’Investigasi masih jalan. Bisa jadi kita akan minta keterangannya Kepala (Kanwil) untuk data lanjutan,’’ ujar Kepala Perwakilan Ombudsman RI NTB, Adhar Hakim, SH.MH, Kamis, 25 Oktober 2018.

Iklan

Dia menjelaskan, pihaknya sudah menemukan indikasi maladministrasi. Untuk keperluan kelengkapan investigasi, maka setiap pihak yang berkaitan akan dimintai keterangan.

Selanjutnya, akan disusun rekomendasi untuk disampaikan kepada pimpinan instansi yang bersangkutan. Selain meneruskan potensi perbuatan tindak pidananya ke aparat penegak hukum. ‘’Jika dibutuhkan, nanti kita akan koordinasi dengan Ombudsman pusat untuk tindak lanjuti ke Kementerian,’’ kata Adhar.

Disebutkan, bahwa dia tidak terpengaruh dengan klarifikasi Kakanwil Kemenag RI NTB di media massa. Pihaknya tetap fokus pada investigasi berikut temuan-temuannya.  ‘’Data dan fakta yang kami miliki lengkap,’’ sebutnya.

Ombudsman RI NTB menemukan dugaan maladministrasi pengadaan buku pada 2.256 Madrasah berbagai jenjang. Pengadaan buku senilai Rp200 miliar yang diambil dari dana BOS tiap sekolah hanya dilakukan satu rekanan.

PT AK yang mendistribusikan buku diantaranya buku umum K-13, bukan merupakan distributor, penjual, atau bahkan penerbit.

Dugaan perbuatan maladministrasi pada pengadaan buku Madrasah terindikasi dari proses pengadaan yang diarahkan kepada hanya satu rekanan, yakni PT AK yang berkantor di Mataram.

Sejumlah Madrasah diduga dipaksa untuk membeli buku yang sumber anggarannya dibebankan pada dana BOS masing-masing Madrasah, dengan alokasi 20 persen. Buku wajib beli yakni buku umum kurikulum 2013, yang notabene NTB memiliki zonasi.

Madrasah yang hendak mengajukan pencairan dana BOS tahap kedua wajib menyertakan bukti pembayaran buku sebesar 20 persen ke perusahaan yang dimaksud. (why)