Kakanwil Kemenag Minta Polisi Usut Kepala Madrasah

Syamsudin Baharuddin dan Nasrudin

Mataram (Suara NTB) – Kisruh pembelian buku madrasah mengusik Kanwil Kemenag NTB. Pembina kewilayahan madrasah itu mendukung aparat kepolisian menyelidiki dugaan penyimpangan pengadaan buku yang dibeli dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tersebut.

‘’Saya minta Polda NTB bisa mengusut, membongkar seperti apa penyimpangannya,’’ tegas Kepala Kanwil (Kakanwil) Kemenag NTB, H.Nasrudin dikonfirmasi di ruang kerjanya, kemarin.

Iklan

Kakanwil mendorong baik Polda NTB maupun Ombudsman RI Perwakilan NTB mengusut tuntas pembelian buku yang dananya bersumber dari BOS masing-masing madrasah tersebut.

Nasrudin menjelaskan, tiap madrasah memiliki keleluasan untuk memenuhi kebutuhan buku siswa. Memanfaatkan dana BOS. Sebanyak 20 persen dari total dana BOS dapat dipergunakan untuk membeli buku.

‘’Kita harap Polda panggil semua kepala-kepala madrasah ini. Kami pikir Polda ini membantu kita madrasah ini betul-betul, tidak main-main. (pembelian buku) harus sesuai juknis,’’ ujarnya.

Dalam pandangan Nasrudin, pembelian buku umum K-13 yang kini jadi objek investigasi Ombudsman dan penyelidikan Polda NTB, madrasah bersandar pada harga yang tertera pada e-katalog. Berikut dengan perusahaan penerbit buku.

Dia menyebut penerbit yang memasok buku umum ke madrasah diantaranya Balai Pustaka, Tiga Serangkai dan Pustaka Mulia. Harga buku dari penerbit juga dipandu dengan zonasi yang dibuat Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI.

‘’Kami yakin kepala madrasah membeli buku dengan harga yang sama. Kalau NTB ini masuk zona 2,’’ beber Nasrudin.

Dia juga menerangkan, Kanwil Kemenag atau Kantor Kemenag Kabupaten/Kota tidak mengelola dana pembelian buku. Sebab buku dibeli dengan dana BOS masing-masing madrasah.

‘’Kanwil Kemenag posisinya mengawasi, tidak ada pengadaan. Tempat uang ada di madrasah, bukan di kantor (Kemenag). SPJ (surat pertanggungjawaban) disampaikan ke Kemenag di kabupaten,’’ paparnya.

Klarifikasi 28 Saksi

Polda NTB menyelidiki pembelian buku umum 2.256 madrasah tahun 2018. Penyelidikan dimulai berdasarkan temuan investigasi Ombudsman RI Perwakilan NTB.

Direktur Reskrimsus Polda NTB, Kombes Pol Syamsudin Baharuddin menerangkan, saat ini tahapannya masih klarifikasi saksi-saksi. Serta penelitian dokumen. “Sudah ada 28 saksi yang diklarifikasi. Itu ada pejabat Kemenag, mulai Kabag (Kanwil Kemenag NTB), Kasi-kasi (Kemenang Kabupaten/Kota), dan kepala madrasah di Lombok Tengah dan Lombok Timur,’’ jelasnya.

Oktober lalu, Ombudsman RI Perwakilan NTB menelisik dugaan maladministrasi pengadaan buku untuk 2.256 madrasah se-NTB, baik swasta maupun negeri. Total anggaran yang diduga dikucurkan senilai Rp200 miliar bersumber dari masing-masing madrasah.

Buku umum tersebut dibeli dari rekanan berinisial PT AK. Ombudsman menduga, perbuatan maladministrasi terindikasi dari proses pengadaan yang diarahkan kepada hanya satu rekanan yang berkantor di Lombok Timur itu. (why)