Kajian Yuridis Tuntas, Pilihan Putus Kontrak PT GTI Nihil Kajian Strategis

Tomo Sitepu. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Jaksa pengacara negara Kejati NTB sudah menyelesaikan kajian aspek yuridis terhadap kontrak produksi pemanfataan aset Pemprov NTB di Gili Trawangan oleh PT Gili Trawangan Indah. Hasilnya, rekomendasi putus kontrak dan adendum kontrak. Pilihan pertama sudah dipilih. Tapi sampai kini belum terealisasi.

“Ada beberapa aspek yang hanya ada di Pemprov tenaga ahlinya, itu aspek ekonomi, pariwisata, sosial, dan optimalisasi aset. Kajian itu yang belum ada,” ungkap Kepala Kejati NTB Tomo Sitepu, ditemui akhir pekan lalu. Surat kuasa khusus dari Gubernur NTB untuk penyelesaian aset secara nonlitigasi ini belum selesai. Rekomendasi yang dihasilkan dari kajikan hukum Kejati NTB belum dijalankan. JPN dan Pemprov NTB memang masih harus duduk bersama lebih banyak lagi.

Iklan

Pilihan pemutusan kontrak sudah diambil. Tetapi realisasinya belum dilaksanakan karena Pemprov NTB khawatir akan berbuntut panjang karena PT GTI melawan. Contohnya saja adanya gugatan perdata atau tata usaha negara dari PT GTI. “Dalam perjanjian ini, Pemprov NTB berhak untuk melakukan pemutusan kontrak secara sepihak apabila ada wanprestasi. Pemprov NTB sebagai yang punya aset,” jelasnya.

Salah satu klausul yang tidak pernah terpenuhi salah satunya pembangunan 150 cottages. Meskipun pada saat itu selesai perjanjian mulai berlaku pada tahun 1997, kemudian dua tahun berselang adanya kerusuhan saat krisis moneter Indonesia. Pilihan pemutusan kontrak ini, sambung Tomo, juga bukan asal buat. Kajian hukumnya sudah ada. Jadi, dari aspek yuridis sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi. JPN pun akan mengawal penuh seandainya ada gugatan di pengadilan. Apabila nantinya ada SKK litigasi dari Pemprov NTB.

“Kalau PT GTI menggugat, kita akan kawal. Kalau dia memperkarakan, silahkan saja. Kita lawan,” sebutnya. Pilihan kedua melanjutkan kerjasama dengan PT GTI juga tidak menjanjikan keuntungan. Apalagi di lahan tersebut ada puluhan pengusaha yang menggunakan lahan konsesi PT GTI. Yang selanjutnya, harus ada upaya mengeluarkan mereka jika kerjasama dengan PT GTI dilanjutkan.

“Tapi harus yakin dia punya uang. Jangan hanya modal dengkul saja. Itu juga yang harus jadi pertimbangan kalau mau adendum kontrak,” sebut Tomo. Dalam kajian hukum Kejati NTB, kontrak produksi pemanfaatan lahan seluas 65 hekare di Gili Trawangan, Gili Indah, Pemenang, Lombok Utara yang dimulai sejak tahun 1995 ini sudah tidak relevan. Karena aturan yang menjadi dasar hukum perjanjian itu sudah dicabut.

Kontrak produksi antara Pemprov NTB dengan PT GTI tertanggal 12 April 1995 disusun berdasarkan Permendagri No3/1986. Sementara, aturan itu sudah dicabut pada tahun 2001. Kemudian diubah dengan PP No27/2014 yang diubah lagi dengan PP No28/2020. Tetapi Pemprov NTB tidak melakukan langkah yang tepat untuk menertibkan aset yang kini diduduki 89 pengusaha jasa pariwisata. (why)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional