Kaji Revisi Pergub, Industrialisasi Peternakan Harus Jalan di NTB

Hj. Hartina (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB akan mengkaji revisi Pergub No. 25 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengeluaran Atau Pemasukan Ternak dan Bahan Asal Ternak di Provinsi NTB. Dalam Pergub tersebut  menetapkan berat badan ternak sapi potong yang boleh dikirim ke luar antarpulau harus mencapai bobot minimal 300 Kg.

Lewat regulasi yang ada, Pemprov menginginkan industrialisasi peternakan jalan di NTB. Pemprov menginginkan sapi yang dikirim keluar daerah, bukan sapi hidup. Tetapi sapi yang sudah diolah menjadi daging.

Iklan

“Pak Gubernur ingin majukan peternakan.  Jadikan industrialisasi. Tidak ada lagi kita mengeluarkan sapi hidup. Tetapi dalam bentuk daging, ada industrialisasi. Kalaupun kita keluarkan, penuhi dulu pasar di dalam dengan sapi potong kita,” kata Asisten III Setda NTB, Ir. Hj. Hartina, MM saat menerima perwakilan Persatuan Pedagang Hewan Nasional Indonesia (Pepehani) Sumbawa di Kantor Gubernur, Senin, 17 Juni 2019 siang.

Sejumlah perwakilan Pepehani Pulau Sumbawa melakukan unjuk rasa memprotes masuknya daging beku impor ke NTB. Selain itu, mereka meminta dilakukan revisi Pergub No. 25 Tahun 2005. Karena mereka tak bisa mengirim sapi keluar daerah karena bobornya sapinya banyak yang berada di bawah 200 kg.

Hartina menjelaskan Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc – Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd menginginkan ada industrialisasi sektor peternakan di NTB. Sehingga ada nilai tambah di dalam daerah. NTB tidak lagi mengirim sapi hidup keluar daerah tetapi sapi dapat diolah menjadi produk olahan.

Pemprov juga berharap peternak di Pulau Sumbawa mengubah pola beternak sapi. Dari pola melepasnya ke padang penggembalaan ke sistem kandang. Sapi-sapi yang dipelihara para peternak diberikan pakan dan air yang mencukupi. Sehingga pengiriman ternak sapi keluar daerah sesuai Pergub No. 25 Tahun 2005.

Mengenai rekomendasi masuknya daging impor ke NTB, Hartina menjelaskan rekomendasinya dikeluarkan oleh Kota Mataram. Daging impor yang masuk ke Kota Mataram diklaim untuk memenuhi kebutuhan hotel dan restoran.

Ke depan, kata Hartina, apabila pengusaha lokal mampu menghasilkan daging sapi sesuai standar hotel dan restoran. Maka Pemda akan menyetop mendatangkan daging impor. “Kalau kita mampu, maka akan kita setop nanti kalau memang kita mampu memenuhinya,” katanya.

Terkait usulan revisi Pergub No. 25 Tahun 2005, Hartina mengatakan Pemprov akan mendiskusikannya dengan OPD terkait. OPD akan mengkaji kembali Pergub No. 25 Tahun 2005 tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB, Ir. Hj. Budi Septiani menjelaskan sejak 2011, NTB sudah swasembada daging. Kemudian dengan melakukan perhitungan supply and demand, kuota sapi potong di NTB mencukupi tiap tahun. Saat ini kuota untuk sapi  potong sebanyak 40 ribu ekor. Tetapi yang terserap kurang lebih baru  12 ribu ekor.

“Terkait masalah permintaan Pergub, sudah tertuang dalam rapat kami dengan Ombudsman, yaitu kajian tentang revisi Pergub. Kami sedang menyusun SOP dengan kabupaten/kota,” jelasnya.

Mengenai revisi Pergub, Budi mengatakan tidak bisa diubah seperti membalikkan telapak tangan. Tetapi harus dilakukan kajian-kajian teknis terlebih dahulu. “Pergub 25 tidak bisa kita ubah seperti membalikkan telapak tangan. Harus melalui kajian-kajian teknis,” terangnya. (nas)