Kajari Dompu Ingatkan Dana Desa Jangan Diselewengkan

Dompu (Suara NTB) – Tindak pidana korupsi dengan menyelewengkan anggaran negara tidak ada untungnya. Pelaku justru rugi secara materi dan cacat namanya, seperti halnya kasus dugaan korupsi mantan Kades Rababaka yang membawa kabur anggaran Desa tahun 2015. Tahun 2016, Desa Mangge Asi Dompu untuk tiga orang ditemukan potensi kerugian negara di atas Rp 200 juta, tapi masih diberi kesempatan mengembalikan.

Hal itu disampaikan Kajari Dompu, Hasan Kurnia, SH pada acara pembinaan terpadu Camat dan kepala Desa se Kabupaten Dompu oleh Bupati dan anggota forum komunikasi pimpinan daerah di gedung PKK Dompu, Kamis, 2 Maret 2017. Ia mengingatkan, tindakan penyelewengan anggaran Negara tidak ada untungnya. Jangan pernah mau mencoba, kecuali ingin lakukan uji nyali.

Iklan

Ia mencontohkan, kasus dugaan korupsi terhadap mantan Kepala Desa Rababaka, HY yang membawa lari anggaran Desa tahun 2015 sebesar Rp 138 juta. Saat ini dalam tahap persidangan di Pengadilan Tipikor Mataram dan dituntut dua tahun penjara.

“Dia juga dibebankan membayar denda Rp 50 juta dan ganti kerugian negara. Karena dia sudah mengembalikan Rp 70 juta, jadi masih sisa Rp 68 juta yang harus dikembalikan, ditambah lagi harus dipenjara,” kata Kajari.

Beban mengembalikan keuangan negara, kata Hasan Kurnia, harus dibayarkan HY. Bila ia tidak membayarnya, maka hartanya yang ada bisa disita untuk mengganti kerugian negara, walaupun harta itu diperoleh dengan jalan yang benar dan tidak ada kaitannya dengan tindak pidana.

“Berpikirlah sebelum berbuat menyimpang. Saya yakin ndak ada bekasnya uang Rp 138 juta,” katanya. Ia pun mengatakan, uang yang dibawa kabur HY tersebut digunakan untuk jalan – jalan ke Bali dengan istri orang. “Nikmatnya tiga menit, tapi sengsaranya dua tahun (dipenjara),” ingatnya.

Hasan Kurnia juga mengingatkan kepada para Kepala Desa, hingga saat ini masih mengalir laporan di Kejaksaan atas dugaan penyelewengan ADD dan DD. Rata – rata laporan yang masuk ke Kejaksaan mencapai satu laporan perbulannya. “Untuk kasus di Desa Mangge Asi, untuk tiga orang itu, kerugiannya di atas Rp 200 juta,” ungkapnya.

Iapun mengingatkan Kepala Desa Manggeasi bersama 3 orang yang terlibat dalam pengelolaan ADD dan DD-nya tersebut untuk segera mengembalikan kerugian tersebut sebelum dilanjutkan ke proses pidana.

“Saya masih beri kesempatan untuk mengembalikan, kecuali mau uji nyali dan mau ke Mataram. Karena di Mataram itu ada mall. Tapi jangan bermimpi bisa nonton bioskop. Kecuali nontonnya di ruanganya 2 x 3 (meter),” katanya. (ula)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here