Kadus Se-Kecamatan Gunungsari Gedor Dukcapil Lobar

Para Kadus se-Kecamatan Gunungsari mendatangi kantor Dukcapil Lobar menyampaikan keluhan soal pelayanan UPT Dukcapil Gunungsari. (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Para kepala dusun yang tergabung dalam Forum Kepala Dusun (Kadus) Se-Kecamatan Gunungsari mendatangi kantor Dukcapil Lombok Barat (Lobar), Kamis, 22 Oktober 2020. Kedatangannya untuk menyampaikan sejumlah keluhan atas pelayanan pembuatan dokumen kependudukan di UPT Dukcapil Gunungsari.

Para kadus diterima langsung Plt Kepala Dukcapil Lobar, Abdul Manan, Sekretaris Dukcapil Lobar, Fathurrahman dan Kabid Pendaftaran Penduduk (Dafduk) Dukcapil Lobar, Hamdi di ruangan kerja Kadis. Hampir satu jam pertemuan itu berlangsung. Para perwakilan kadus itu menyampaikan beberapa keluhan warga terkait pelayanan UPT.

Iklan

Seperti, sulitnya pengurusan dokumen kependudukan ketika ada warga yang butuh pada saat kondisi urgen. Seperti untuk keperluan pengurusan BPJS atau bantuan. Hingga keterbatasan pelayanan yang hanya dijatahi untuk 25 orang perharinya. Sedangkan para kadus itu menilai cukup banyak warga yang mengurus dokumen tak bisa terlayani, sehingga mereka terpaksa harus bolak-balik mengurus ke kantor UPT.

“Kami menyampaikan apa yang menjadi aspirasi keluh-kesah masyarakat Gunungsari terkait pelayanan di UPT,” ungkap Ketua Forum Kadus Se- Kecamatan Gunungsari, Taufik. Kadus Barat Kubur Desa Sesela ini mengaku heran mengapa pelayanan yang diberikan pihak UPT seperti itu. Terlebih saat pihaknya tengah mengurus dokumen penduduk warga yang sangat urgen, namun seakan dipersulit.“Kami ditutupi pintu atau apalah,” keluhnya.
Belum lagi prosesnya yang cukup lama karena harus melakukan proses pencetakan di Kantor Dukcapil Lobar di Gerung. Maklum hingga kini, UPT belum memiliki mesin cetak sendiri. “Kami harapkan kepada pemkab Lobar untuk mengadakan (barang) yang kurang di UPT Gunungsari, seperti alat cetak KTP. Ini untuk mempercepat,” ucapnya.

Pihaknya memastikan kedatangan pihaknya murni atas keluhan warga. Tak ada ranah politik atau sebagainnya. Tak hanya menyampaikan soal keluhan pelayanan, diungkap juga terkait dugaan adanya calo. Karena dari penuturan warga, sudah ada yang memintai biaya pengurusan dokumen kependudukan itu untuk lebih cepat.

Sementara itu, Kabid Dafduk Dukcapil Lobar, Hamdi menerangkan jika pembatasan pelayanan itu karena dampak covid-19. Sehingga pelayanan hanya diberikan sekitar 25 perharinya. Sedangkan terkait dugaan pencaloan yang mengarah pungli itu, pihaknya membentuk tenaga regristrasi desa. Tugasnya bisa mewakili masyarakat yang berhalangan atau tidak bisa mengatarkan dokumen persyaratan kependudukannya itu langsung Ke Dukcapil untuk memproses. Sehingga dengan adanya tenaga registrasi desa itu tak ada calo lagi yang berkeliaran. “Jadi disitu tidak ada pungutan, karena tenaga registrasi desa itu sudah di SK-an langsung oleh desa. Tentunya dengan sudah di SK-an ada insentif yang diterima,” jelasnya.

Menurutnya daya kemampuan Dukcapil dalam memberikan pelayanan belum mampu memenuhi keinginan masyarakat. Pasalnya kebutuhan akan dokumen kependudukan tetap tinggi. Baik itu untuk pengurusan KTP, kelahiran, pernikahan hingga keperluan lainya yang membutuhkan dokumen kependudukan. Selain itu terkadang masyarakat ingin pengurusannya cepat jadi. Sedangkan pelayanan yang bisa diberikan Dukcapil sifatnya kolektif.“Masyarakat ini terburu-buru, ingin dokumen cepat jadi. Kenapa ndak diurus lebih awal, seandainya ingin cepat jadi,” pungkasnya. (Her)