Kadis LHK NTB dan Komisi II DPRD KSB Merespons Industrialisasi Kehutanan

Ketua Komisi II DPRD KSB bersama anggota, menyambangi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Selasa, 28 Juli 2020. Mereka melakukan konsultasi dan diskusi terkait kehutanan dan kawasan konservasi Lebo Taliwang. (Suara NTB/ist)

Matatam (Suara NTB) –  Ketua Komisi II DPRD KSB bersama anggota, menyambangi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Selasa, 28 Juli 2020. Sebanyak 5 anggota Komisi II ini diterima langsung oleh Kepala Dinas LHK NTB, Ir. Madani Mukarom, B.Sc.F, M.Si dan Kepala Bidang Pengelolaan Hutan, Julmansyah, S.Hut., M.A.P, serta perwakilan Balai KSDA NTB. Melalui ketua rombongan Komisi II H. Riyadi, SE, melakukan konsultasi dan diskusi terkait kehutanan dan kawasan konservasi Lebo Taliwang.

Para anggota Komisi II DPRD KSB tersebut mengkonsultasikan banyak hal. Antara lain, ruang bagi masyarakat dalam mengelola hutan, meski kewenangan sudah beralih ke Pemprov NTB. Salah satu yang disampaikan oleh Nurjannah dari PDIP, Mustafa dari Nasdem, Mancawari dari Golkar serta Muhammad Nur dari PBB.

Iklan

Kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik oleh Kadis LHK NTB. Di mana, disampaikan bahwa ada ruang melalui kebijakan Perhutanan Sosial dan Kerjasama Kehutanan agar masyarakat dapat memanfaatkan kawasan hutan dengan tanaman produktif dalam mendukung industrialisasi kehutanan.

Melalui skema Kemitraan dan Kerjasama Kehutanan ini terdapat mekanisme bagi hasil yang dapat menjadi pendapatan daerah serta desa, sejauh ada keterlibatan. Pada kesempatan ini pula, Kadis LHK menyampaikan apresiasi yang tingga pada Pemda KSB serta seluruh masyarakat KSB yang telah mampu menjaga kawasan hutan dengan baik, yang dibuktikan dengan terbatasnya jumlah perambahan hutan di KSB.

Kesempatan yang sama juga disampaikan Julmansyah, Kabid Pengelolaan Hutan. Bahwa, terbuka peluang pengembangan ekonomi daerah melalui optimalisasi lahan di KSB sebagai gudang pakan ternak, serta pengembangan kayu putih yang cocok bagi kondisi KSB misanya di sekitar Kawasan Olat Lamusung.

Hal tersebut disambut baik oleh para anggota Komisi II DPRD KSB. Bahkan tercetus berbagai gagasan bagi pengembangan pembangunan KSB ke depan. Misalnya, pentingnya menggagas hutan daerah sebagai cadangan kawasan bagi pemda KSB, optimalisasi dana anggota DPRD untuk mendorong industrialisasi kehutanan dengan memanfaatkan lahan kritis baik dalam maupun luar kawasan hutan.

  Partai Demokrat Dompu Dukung DPP Proses Hukum Pengacara Setnov

Diakhir pertemuan, anggota Komisi II ini berharap pada Di as LHK NTB dan KPH di wilayah KSB agar intens melakukan sosialisasi tentang perhutanan sosial, industrialisasi dan tata batas kawasan hutan. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here