Kadis Kehutanan NTB Ingatkan Para Pemilik Izin Pengelolaan Hutan

Praya (Suara NTB) – Dinas Kehutanan Provinsi NTB turun langsung mengecek efektivitas pengelolaan  kawasan hutan oleh perusahaan pemegang izin. Sabtu, 12 November 2016, pengecekan lapangan dilakukan di kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) milik PT. Sadhana Arifnusa.

Tercatat ada tiga perusahaan lainnya memegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)  dan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Wilayah Lombok dan Pulau Sumbawa. Diantaranya, PT. Usaha Tani Lestari yang mengelola 24.339 hektar di wilayah Bima, PT. Koinesia seluas 41.960 hektar di wilayah Dompu dan PT. Sadhana Arifnusa di wilayah Lotim, Loteng dan KLU seluas 3.881 hektar.

AWB merupakan perusahaan pemegang IUPHA (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam). Di NTB, perusahaan inilah yang menjadi pemegang izin terbesar, dengan luasan RKT tahun 2016 mencapai 74.0000 hektar.

“Saya turun lapangan ini dalam rangka melihat langsung, apakah mereka mengelola hutan sesuai perizinan atau tidak? Tujuan saya sekaligus dalam rangka evaluasi,” kata Kepala Dinas Kehutanan Provinsi NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin kepada Suara NTB di kawasan Hutan Mangkung.

Pantauannya, PT. Sadhana Arifnusa cenderung lebih baik dan tertib dalam pengeloaan kayu hutan sesuai izin yang diberikan. Sementara perusahaan lain masih harus dievaluasi, bahkan ada yang cenderung meyimpang dan aktivitasnya mengarah ke pembalakan liar. Pihaknya pun membagi tim untuk mengecek perusahaan itu.

“Kalau sampai ada yang saya temukan menyimpang, saya rekomendasikan izinnya dicabut,” tegasnya, merujuk pada Peraturan Menteri Kehutanan sebagai pemegang kewenangan mencabut izin dimaksud.

Saat mengunjungi kawasan HTI Desa Mangkung Lombok Tengah, Husnanidiaty Nurdin didampingi langsung Station Manager PT. Sadhana Arifnusa, Kuswanto Setyabudi. Mereka melihat langsung proses penanaman sekaligus penebangan kayu di Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat seluas 140 hektar. Kawasan itu hanya salah satu dari total 700 hektar kawasan yang dikuasai PT. Sadhana Arifnusa.

Selebihnya di Desa Pelambek, Desa Kabul dan Montong Sapah. Pohon berbagai jenis yang mereka tanam, untuk memenuhi pasar lokal alat pembakaran omprongan tembakau.  Salah satunya jenis kayu putih atau eucalyptus camaldulensis.

Menyusuri kawasan hutan hingga belasan kilometer melalui akses jalan yang dibuat, menghubungkan pengelompokan hutan dan jenis kayu. Mulai dari proses pembibitan, penanaman perdana, hingga kayu yang sudah dipanen. Mereka juga mempraktikkan model tanam menggunakan media hydro gel, yang membutuhkan biaya Rp 17 juta untuk biaya tanam hingga perawatan per hektar.  Selanjutnya dicek di Desa Pelambek seluas 120 hektar.

Dua kawasan yang dicek saat itu, untuk memastikan perusahaan tersebut melakukan pengelolaan hutan sesuai izin. “Saya lihat hanya Sadhana yang menanam, bahkan sudah panen,” ujarnya.

Ini merupakan  evaluasi kedua. Tahun depan akan dievaluasi lagi apakah perusahaan tersebut sudah melaksanakan kewajiban pengelolaan hutan. “Tujuan evaluasi tentu untuk mengecek, apakah dia bekerja atau tidak. Kita ngapain ngasi orang yang nggak mau kerja,” tandasnya.

Tidak hanya soal kewajiban mengelola HTI, perusahaan juga diharapkan membantu masyarakat dalam pendampingan pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Eny, sapaan Kadishut, melihat situasi kontras antara HTI dan HTR di kawasan Mangkung. Dimana kawasan HTR memperihatinkan, dikelola serampangan oleh masyarakat, karena sebagian besar sudah gundul dan ditanami padi.

Sementara Kuswanto Setyabudi menjelaskan, kawasan Mangkung dan Pelambek dulunya adalah gunung yang gundul akibat pembalakan liar. Bahkan warga masuk ke hutan dan beranak pinak. Setelah pihaknya mendapat izin HTI, pelan pelan warga diberikan pengertian. Meski demikian tantangan sosial hebat dihadapi. “Alat berat kami pernah dibakar, pekerja kami diusir, kayu ditebang. Semua kita alami. Tapi ahlamdulillah, semua sudah terlewati,” kata Kuswanto.

Pihaknya bertekad akan terus mengelola kawasan hutan tersebut, dengan tujuan membantu sirkulasi ekonomi masyarakat, khususnya petani tembakau. Sebab  tahun ini produksi tembakau petani diperkirakan mencapai 29.000 ton, bahkan bisa jadi akan mencapai 55.000 ton sebagaimana pengalaman sebelumnya. Sehingga kebuntuan energi tembakau praktis tinggi, untuk alat pembakaran pada oven atau omprongan.

“Untuk satu ton, setara dengan 10 stapel meter. Kalau petani dibiarkan sendiri memenuhi kebutuhan energinya, tidak akan selesai,” tandasnya. Sebab pernah dicoba dengan cangkang sawit, gagal. Demikian juga dengan batu bara, ada penolakan.

“Kami sedang menunjukkan ke pemerintah bahwa kami memang serius mengelola hutan ini,” tandasnya. Caranya, dengan mengajak langsung pejabat eksekutif daerah, legislatif, TNI dan Polri, melihat langsung bagaimana pihaknya bekerja. “Agar semua orang punya pemahaman sama tentang hutan,” tandasnya. (ars)