Kadin Protes Kawasan Wisata Senggigi Gelap Gulita

salah satu sudut di jalan utama Sengigi yang gelap gulita karena pemadaman listrik.

Giri Menang (suarantb.com) – Pemadaman listrik nyatanya tak juga terhenti. Kawasan wisatapun tak luput, padahal PLN mengklaim ketersdiaan daya surplus di atas 30 Megawatt (MW).

Sabtu, 1 Desember 2018 malam, kawasan wisata Senggigi Lombok Barat gelap gulita. PLN memadamkan aliran listrik. Alasannya sedang terjadi gangguan dan perbaikan.

Iklan

Jalan – jalan utama dari Meninting – Batu Layar hingga Senggigi gelap. Tak ada penerangan lampu jalan. Pengendara nampak sangat berhati – hati, apalagi banyak tikungan tajam dan menanjak.

Lampu yang hidup hanya rumah atau kios yang menggunakan genset. Demikian juga tempat tempat perblenajaan modern lainnya.
Suara mesin jenset juga menderu di tempat tempat hiburan di Senggigi. Malam minggu biasanya ramai. Sayangnya, Senggigi menjadi tak nyaman dalam kegelapan.

Salah satu pembawa acara di atas panggung pada salah satu tempat hiburan malam di kawasan wisata Senggigi nyeletuk. Bahwa inilah yang membedakan listrik milik pemerintah dengan swasta.
Yang mengisyaratkan bahwa mereka harus tetap siaga dengan genset. Untuk mengantisipasi pemadaman yang masih saja terjadi. Karena mereka juga punya tanggung jawab menjaga pengunjung terutama wisatawan.
“Sedang gangguan. Teman teman sedang melakukan penormalan di lapangan,” kata Fitri Rofia dari PLN Wilayah NTB yang dikonfirmasi, Sabtu, 1 Desember 2018 malam.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi NTB, L. Heri Prihatin menyayangkan pemadaman listrik yang terjadi di kawasan wisata. Di tengah upaya pemulihan sektor pariwisata yang sedang digalakkan Pemda, listrik masih sering padam. “Gimana turis bisa merasa aman, ” ujarnya.

Dengan keadaan seperti ini, menurutnya kedatangan turis hanya membuang sampah. Bukan mengucurkan uangnya untuk menikmati sajian hiburan dan objek wisata.
Pemkab Lombok Barat juga dianggap mengabaikan kawasan wisata Senggigi. Heri tegas mengatakan, untuk pelayanan publik tidak ada kompromi.
“Kasihan pengusaha di Senggigi dibiarkan sekarat. Mau perah susunya saja, tidak pernah rawat sapinya, ” protesnya.

Kadin menyarankan, bila memungkinkan Sengigigi dibentuk badan pengelola kawasan tersendiri. Maksudnya agar pelayanan publik lebih berkualitas.
“Pemda juga harus tanggung jawab. Kalau begini kepercayaan investor bisa mundur ke belakang puluhan tahun,” demikian L. Heri. (bul)