Kadin Pertanyakan Pertumbuhan Investasi di NTB

Mataram (Suara NTB) – Nampaknya Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Provinsi NTB tidak mempercayai pertumbuhan investasi di atas kertas dengan realisasi senilai Rp 9,8 triliun pada tahun 2016. Data ini berbanding terbalik dengan kondisi riil di lapangan.

Ketua Kadin Provinsi NTB, Ir. L. Herry Prihatin dalam forum Rapat Koordinasi Perencanaan Sistem Kelistrikan NTB di Golden Palace, Selasa, 1 Agustus 2017 kemarin mempertanyakan nilai invetasi yang begitu besar itu mengguyur NTB.

“Bayangkan, saat ini orang-orang sedang pada mengkerut, terjadi penurunan daya beli dan peningkatan pengangguran. Sekarang bagaimana menjawab itu,” tanyanya.

Kemudian beberapa perusahaan melakukan pemangkasan karyawan. Salah satunya Giant di Gegutu Mataram, demikian juga Lombok City Center yang di Gerimak Narmada, Lombok Barat mulai ngos-ngosan.

“Jadi apa sebenarnya yang salah,” katanya. NTB harus memikirkannya. Apalagi manusia sudah mulai terus menerus mengembangkan peran robot yang berpotensi terus menerus memangkas peran manusia itu sendiri. Pengangguran, kemiskinan menurutnya sudah barang tentu akan menjadi dampaknya.

Karena itulah, sarannya harus dibangun fundamental yang kuat, tanpa harus mengandalkan investasi yang demikian besar. Caranya, perkuat pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), menggerakkan masyarakat dengan strata sosial rendah ini untuk mengembangkan potensinya.

“Kembangkan orang-orang yang tidak hebat ini agar menjadi hebat. Lakukan perbaikan dan perkuat di bawah,” ujarnya.

NTB saat ini menjadi sentra produksi pangan. Tetapi miris, harga beras di lumbung pangan justru sangat tinggi. Padahal di Vietnam, harga beras paling super maksimal Rp 5.000 perkilo. Demikian juga sektor peternakan, NTB termasuk gudang sapi, sayangnya harga daging sangat tinggi mencapai Rp 120.000 perkilonya.

“Disini kebalik, kita membangun mahkota, sementara di bawahnya runtuh,” demikian Herry.

Karena itulah, tiga pilar ekonomi yang harus dikuatkan adalah pertanian, peternakan dan perkebunan. Caranya dengan mendigdayakannya, kemudian melakukan hilirisasi produk agar lebih banyak kegiatan ikutan yang bisa dilaksanakan. Misalnya tidak memproduksi beras kemudian menjualnya gelondongan, olahan harus diperkuat agar lebih banyak lagi lapangan pekerjaan terbuka, dan uang berputar di masyarakat level bawah.

Kadin menurutnya sudah menginisiasi program berbasis kerakyatan ini dengan dicanangkannya NTB sebagai provinsi berbasis utama pangan, dengan industri hilirisasinya. (bul)