Mataram (Suara NTB) – Pemerintah daerah diharapkan dapat mewujudkan dan mendukung iklim bisnis dan investasi yang baik di NTB. Salah satunya dengan memfasilitasi kasus sengketa tanah yang kerap menghantui investor yang akan memulai rencana investasi di NTB.
Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) NTB, H. Lalu Heri Prihatin, menerangkan bahwa persoalan lahan kerap menghalangi pengusaha yang akan berinvestasi di NTB untuk memulai pembangunan. Untuk itu, diharapkan peran pemerintah untuk mengarahkan rencana investasi ke lahan yang sifatnya lebih jelas dari segi kepemilikan.
Menurut Heri, pemerintah daerah perlu berani memperjelas ruang investasi yang akan ditawarkan. Dicontohkannya seperti pembangunan beberapa tiga hotel di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang harus dihentikan karena kasus lahan yang belum selesai.
“Akhirnya kita semua rugi karena (pemerintah) tidak memberikan lahan yang clear and clean. Jangan di kasi slot itu dong, kalau (lahan tersebut) memang ada masalah,” ujar Heri, Rabu, 12 Februari 2020 ditemui di sela-sela kegiatan Forum Investor 2020 di Senggigi. Menurutnya kasus-kasus tersebut dapat memberikan kesan yang buruk bagi investor yang akan memulai investasi di NTB.
Di sisi lain, Heri menekankan bahwa peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) perlu menjadi perhatian. Pasalnya, dari beberapa kasus tanah yang menghalangi investasi juga disebut karena sertifikat bertumpuk yang merugikan kedua belah pihak.
“Banyak sertifikat bertumpuk-tumpuk tanpa ada alasan yang jelas. Kalau begini investor bisa jadi korban, pemilik lahan yang sesungguhnya juga bisa jadi korban,” ujarnya.
Realisasi investasi di NTB sendiri disebut masih terselamatkan oleh investor yang berasal dari BUMN. Sedangkan untuk investor yang berasal dari perusahaan swasta disebut masih membutuhkan dukungan pemerintah. Baik dari pengurusan izin di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, hingga masalah sosial yang sering mewarnai proses realisasi investasi.
“Mesti ini harus internal kita yang diperhatikan,” tegas Heri. Kepercayaan merupakan modal utama untuk menggaet investor agar mau berinvestasi di NTB. Di mana selain potensi dan keuntungan, keamanan dan kenyamanan juga menjadi pertimbangan.
“Kalau namanya indah, bagus, dan lain-lain (lokasi investasi, Red) nomer sekian. Mereka bisa mensiasati lah,” sambungnya.
Rencana pemerintah untuk menjadikan NTB ramah investasi disebut masih menjadi pekerjaan rumah. Pasalnya, untuk mewujudkan rencana tersebut pemerintah perlu memberikan kepastian investasi yang benar-benar jelas dan bersih.
Di sisi lain, upaya pemerintah mengadakan forum investasi serta program-program lain untuk menfasilitasi penyelesaian masalah yang ditemukan investor juga perlu diapresiasi. Dicontohkan Heri seperti Forum Investasi 2020 maupun Klinik Investasi yang difasilitasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB. “Itu memberikan suatu harapan bagi mereka (investor, Red), yang selama ini belum ada tersalurkan dia punya uneg-uneg, tapi yang jelas bukan sampai di sini. Harus ada follow-upnya apa,” pungkasnya. (bay)
