Kadin akan Talangi Pembangunan Huntap Korban Gempa

Ketua Kadin NTB, H. L. Herry Prihatin (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) NTB, Ir. H. L. Herry Prihatin membantah kewenangan Kadisn NTB ditarik Kadin Pusat kaitan dengan percepatan pembangunan hunian tetap (Huntap) korban gempa NTB. Bahkan, untuk percepatan penyediaan Huntap korban gempa, Herry mengatakan Kadin akan menalanginya.

‘’Artinya, kita bangunkan dulu bangunan itu sesuai ketentuan teknisnya yang disetujui Kementerian PUPR. Baru masyarakat membayar,’’ kata Herry kepada Suara NTB, Rabu, 2 Januari 2019.

Iklan

Ia menjelaskan, Kadin akan membantu pemerintah dalam upaya percepatan penyediaan Huntap korban gempa tanpa menunggu dana bencana dari pemerintah pusat. Kadin akan menggerakkan anggotanya, para kontraktor yang bergerak dalam jasa konstruksi membangun Huntap bagi korban gempa.

Jika dana talangan untuk membangun Huntap tersebut masih berada di angka ratusan miliar, maka akan ditangani Kadin NTB. Tetapi jika dana talangannya berada di atas Rp1 triliun maka Kadin Pusat yang akan masuk.

‘’Tapi tetap saja nanti anggota Kadin di daerah yang kerja. Kita memfungsikan teman-teman di daerah bekerja. Tapi dengan cara yang cepat, harus standby dana,’’ katanya.

Ia mengatakan, jika menunggu dana bantuan bencana dari pusat cair kemudian membangun Huntap maka akan lama. ‘’Kalau dana bencana itu muter-muter di tempat. Ndak bisa dengan dana itu. Menggunakan dana talangan karena kita usulkan dalam bentuk proyek gotong royong,’’ imbuhnya.

Ditanya jumlah dana talangan yang akan disiapkan Kadin, Herry tak menyebutkan secara pasti. Namun ia mengatakan dana talangan tersebut akan disesuaikan dengan jumlah Huntap yang akan dibangun.

Jumlah rumah warga yang hancur akibat gempa beberapa bulan lalu di NTB lebih dari 70 ribu unit. Jika 50 ribu unit yang dikerjakan oleh pengusaha yang berada di bawah Kadin. Maka membutuhkan dana talangan yang cukup besar.

Sehingga tak mungkin dihandle oleh Kadin NTB saja. Tetapi Kadin Pusat perlu turun tangan. ‘’Karena Kadin Pusat juga diberikan tugas oleh Presiden,’’ katanya.

Herry mengatakan, Januari ini pengusaha jasa konstruksi yang berada di bawah Kadin NTB akan mulai masuk mengerjakan pembangunan Huntap. Saat ini sedang dilakukan koordinasi dengan anggota Kadin NTB. ‘’Kita lagi siap-siap cari teman-teman yang mau kerja,’’ ucapnya.

Awalnya, ada 1.000 pengusaha jasa konstruksi dlibatkan dalam pembangunan huntap korban gempa NTB. Tetapi, dengan dipaksakannya pembangunan Rumah Instan Sederhana (Risha) beberapa waktu lalu, sehingga  banyak pengusaha  yang tidak mau.

‘’Karena dipaksanakan bangun Risha. Sedangkan Risha itu perlu modal masing-masing kontraktor punya cetakan. Cetakannya satu unit harganya Rp200 juta. Itu banyak yang ndak mau,’’ jelasnya.

Ia menambahkan, Kadin  tetap komit untuk membantu pemerintah mempercepat pembangunan Huntap korban gempa. Selama ini, kata Herry  pemerintah tak satu garis, antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota. ‘’Itu yang membuat lama juga,’’ katanya.

Disinggung mengenai jenis rumah yang akan dibangun, Herry mengatakan dari semua model rumah tahan gempa sebenarnya sama saja. Namun jika rumah instan baja (Risba) dianggap lebih cepat pembangunannya dan sesuai aturan, maka itu yang akan dibangun. ‘’Yang penting masyarakat bisa segera memiliki rumah,’’ tandasnya.

Terkait dengan pencairan dana bantuan bencana, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Ir. Mohammad Rum, MT menyebutkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mentransfer dana pembangunan huntap sebesar Rp2,6 triliun lebih.

Dari jumlah tersebut sebesar Rp1,47 triliun dana Huntap telah ditransfer dari BPBD ke masyarakat. Sisa dana Huntap yang masih berada di BPBD kabupaten/kota terdampak bencana gempa sebesar Rp1,18 triliun.

Jumlah penerima dana huntap sebanyak 58.333 KK. Dengan rincian rusak berat 37.543 KK, rusak sedang 7.547 KK dan rusak ringan 13.243 KK.

Rum menyebutkan Pokmas yang sudah terbentuk pada Desember lalu sebanyak 1.802 Pokmas dengan jumlah anggota 21.863 KK. Sedangkan Pokmas yang sudah mendapatkan SK kepala daerah sebanyak 1.197 Pokmas dengan jumlah anggota 14.012 KK.

Sementara itu, rekening Pokmas yang terbentuk sebanyak 1.056 Pokmas atau 13.878 KK. Rekening Pokmas yang sudah terisi baru 476 Pokmas dengan jumlah anggota 7.019 KK.

Jumlah masyarakat yang berminat bangun Risha sebanyak 4.212 unit, Rika 5.897 unit, Riko 5.119 unit dan RCI 40 unit. Ia menyebutkan sebanyak 3.186 unit huntap sedang proses pembangunan dan ada juga yang sudah jadi. Dengan rincian Risha 1.714 unit, Rika 565 unit, Riko 850 unit, RCI 8 unit dan pembangunan secara individu 51 unit. (nas)