Kades Terjerat Pidana, Wabup Lotim: Aturan Hukum Harus Ditegakkan

Wabup Lotim,  H. Rumaksi (Suara NTB/dok)

Selong (Suara NTB) – Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Rumaksi mendukung langkah Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Kejaksaan Negeri Lotim dalam menegakkan hukum. Seperti melakukan penahanan Kepala Desa (Kades) Mendana Raya Kecamatan Keruak dan Kades Pringgabaya Utara Kecamatan Pringgabaya beberapa waktu lalu.

Aturan hukum, kata Wabup harus ditegakkan. Bagi mereka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka akan diberlakukan pemberhentian sementara. Regulasi memang harus dilaksanakan dengan tujuan agar bisa membuat jera para kades yang terbukti telah melakukan tindak pelanggaran hukum.

Iklan

Kades katanya jangan ada lagi yang korupsi. Kades yang terbukti korupsi dipersilakan untuk diproses secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Alokasi dana desa harus benar-benar digunakan untuk memajukan perekonomian masyarakat desa.

Penggunaan dana desa itu harus tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh para kades. ‘’Jika ada yang menyalahgunakan, maka aparat hukum dipersilakan bertindak. Hukum harus tetap berwibawa,’’ tegasnya.

Diketahui, Kades Mendana Raya setelah ditetapkan sebagai tersangka kini sudah ditahan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari). Mendana Raya ditahan karena kasus dugaan penyalahgunaan dana desa. Sedangkan Kades Pringgabaya Utara diduga melakukan tindak pidana pungutan liar (pungli) program nasional (prona) sertifikasi tanah.

Kades Pringgabaya Utara, Zulkarnaen kepada Suara NTB membantah dirinya telah melakukan pungli. Apa yang dilakukannya semuanya berdasarkan kesepakatan bersama di tingkat desa yang diketahui bersama dengan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Penuturannya, ia dilaporkan oleh lawan politiknya saat mencalonkan diri menjadi kepala desa beberapa waktu lalu.

Sementara Kasi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Lotim, Wasita Triantara membenarkan penahanan terhadap yang dua kades tersebut. Kades Pringgabaya Utara ditahan pada hari Senin, sementara Kades Mendana Raya ditahan pada hari Kamis. Keduanya ditahan karena diduga salah di dalam menggunakan wewenangnya selaku kepala desa. “Iya selain Kades Mendana Raya. Kita juga menahan Kades Pringgabaya Utara,”ujarnya.

Dalam kasus ini, pihak Jaksa mengungkapkan jika berkas perkara keduanya sudah lengkap sehingga ditetapkan sebagai tersangka maupun dilakukan penahanan. Maka dari itu, secepatnya berkasa perkasanya akan dilimpahkan ke pengadilan. “Berkasnya sudah siap. Dalam waktu dekat kita limpahkan ke Pengadilan,” jelasnya.

Sebelum menetapkan tersangka hingga dilakukan penahanan. Dalam dugaan Pungli penerbitan sertifikat prona di Desa Pringgabaya Utara, pemeriksaan terhadap Kades Pringgabaya beberapa kali dipanggil untuk menjalani pemeriksaan hingga akhirnya ditetapkan tersangka. (rus/yon)