Kades Suka Mulya Didakwa Korupsi Rp897 Juta

Kades Suka Mulya Azhar terdakwa korupsi DD/ADD melemparkan senyum usai menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Senin, 11 Maret 2019. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Kepala Desa Suka Mulya, Labangka, Sumbawa Azhar menjalani sidang perdana Senin, 11 Maret 2019 di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Azhar didakwa korupsi pengelolaan DD/ADD Suka Mulya tahun 2015/2016 sebesar Rp897 juta.

Modusnya, terdakwa membuat pertanggungjawaban fiktif dan penggelembungan pengeluaran.

Iklan

Jaksa penuntut umum Budi Tridadi Wibawa mendakwa Azhar dengan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.

“Bahwa terdakwa dalam pengelolaan dan pengeluaran dana tidak dilengkapi dengan tanda bukti lengkap dan sah dan menggunakan dana APBDes untuk keperluan pribadi,” ujarnya dalam sidang yang dipimpin ketua majelis hakim Anak Agung Ngurah Rajendra ini.

Desa Suka Mulya pada tahun 2015 mengelola anggaran sebesar Rp754,4 juta. Dana sejumlah itu dipakai untuk kegiatan yang pelaksanaannya keuangannya menyimpang. Diantaranya, pengerasan jalan lingkungan, pembangunan pagar kantor desa, pembangunan aula kantor desa, pembangunan beton pembatas saluran, inventaris kantor, pengembangan TPQ, belanja barang PAUD, dan bantuan pembinaan marawis, pembinaan karang taruna.

Modusnya, terdapat kekurangan pekerjaan tetapi dinyatakan selesai 100 persen dan penggelembungan volume pekerjaan, pembayaran melebihi volume pekerjaan, dan pembayaran yang tidak terrealisasi tetapi tetap dibayarkan. “Penyimpangan pengelolaan dan penggunaan dana APBDes 2015 telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp274,2 juta,” kata Budi.

Selanjutnya, modus yang hampir sama juga terjadi pada pengelolaan APBDes tahun 2016. Terdakwa mencairkan anggaran sebesr Rp1,13 miliar. “Terdakwa melaksanakan beberapa kegiatan hanya senilai Rp511,9 juta,” imbuhnya. Kegiatan berupa penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan belanja tak terduga dibikinkan pertanggungjawaban fiktif sebesar Rp623,5 juta.

“Dengan demikian, perbuatan terdakwa Azhar pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp897,7 juta, berdasarkan laporan Inspektorat dan BPKP,” ucap Budi. (why)