Kades Rababaka Dinonaktifkan Bila Berstatus Tersangka

Hairuddin. (Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) – Kasus dugaan korupsi APBDes Rababaka tahun 2018 yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp400 juta masih berproses di Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu. Bila kasus ini menyeret Kepala Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Dompu akan mengeluarkan SK pemberhentian sementara.

Hal itu disampaikan Kepala DPMPD Kabupaten Dompu, Hairuddin, SH kepada wartawan di kantornya, Kamis, 27 Februari 2020. “Kalau kepala Desanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan, kita akan keluarkan SK pemberhentian sementara hingga ada putusan yang bersifat inkrah,” kata Hairuddin.

Iklan

Keputusan pemberhentian sementara itu akan didefinitifkan bila ada keputusan bersifat inkrah yang menyatakan kepala Desa Rababaka bersalah. Tapi ia akan direhabilitasi termasuk mengembalikan jabatannya bila putusan pengadilan menyatakan ia tidak bersalah. Keputusan ini sesuai ketentuan, dan bukan hanya untuk kepala Desa yang terkait kasus tindak pidana korupsi, tapi juga terhadap mereka yang tersangkut tindak pidana umum lainnya.

Namun sejauh ini, Hairuddin mengaku, belum mendapatkan informasi terkait kasus dugaan korupsi APBDes Rababaka tahun 2018. Informasi yang didapatnya baru sebatas, kasus tersebut ditangani Kejaksaan dan telah dilakukan audit khusus oleh Inspektorat Kabupaten Dompu dengan dugaan kerugian negara hingga Rp400 juta. “Nanti kita akan koordinasi dengan kejaksaan,” katanya.

Pemberhentian sementara bagi Kepala Desa yang tersangkut urusan hukum agar roda pemerintahan di Desa tetap berjalan. Karena beban dan tanggungjawab Pemdes saat ini cukup berat. Berbagai program dibutuhkan layanan cepat dari Kepala Desa. Termasuk soal APBDes dan layanan pada rakyat lainnya, sehingga akan ditunjuk pelaksana tugas (Plt) Kepala Desa. (ula)