Kades Ini Diduga Terjaring OTT Tim Saber Pungli

Selong (Suara NTB) – Tim Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar (Pungli) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) berhasil melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kepala Desa (Kades) Belanting Kecamatan Sambelia, Saharudin (46). OTT terhadap Kades Belanting dilakukan atas dugaan pungutan uang yang dilakukan di desa setempat untuk kepengurusan Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria).

Dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa, 18 April 2017, Ketua Tim Saber Pungli Lotim, melalui Ketua Bidang Penindakan, AKP. Antonius F Gea, menjelaskan, kasus oknum kades ini masih dalam tahap penyelidikan.

Iklan

“Memang betul ada oknum kades yang diamankan terkait dugaan pungli prona, namun saat ini masih dalam pemeriksaan,”ungkapnya.

Kades Belanting diduga melakukan pungutan uang kepada masyarakatnya dengan alasan sebagai biaya kepengurusan prona di beberapa dusun, seperti di Dusun Lepek Loang dan Dusun Belanting Desa Belanting. Namun, uang untuk pengurusan prona sebelumnya sudah dikembalikan.

Diamankan oknum kades, ujarnya, ketika melakukan pengembalian uang terhadap masyarakat di Dusun Tampi Asih. Besaran dana yang dipungut itu masing-masing warga yang akan mengurus sertifikat tanahnya dikenakan biaya sebesar Rp 1 juta. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan Tim Saber Pungli di antaranya uang sebesar Rp 4.500.000 dan kuitansi pengembalian uang,.

Sementara, Kades Belanting Saharudin, membenarkan pungutan yang dilakukan terhadap masyarakat untuk pengurusan prona. Namun, pungutan dilakukan berdasarkan Perdes No 2 tahun 2015 tentang pungutan. Besaran dalam pungutan untuk prona dalam Perdes itu juga bervariasi, seperti pekarangan dan lainnya memiliki nilai tersendiri.

Untuk uang prona yang dipungut itupun diterima dari kepala dusun (kadus). Di mana, kadus yang melakukan pungutan kepada masyarakat dengan total yang diterima sebesar Rp 84 juta dan dikembalikan pada saat pemeriksaan Inspektorat sebesar Rp 24 juta. Besaran pungutan yang dilakukan berkisar antara Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta untuk alas hak, bukan untuk prona.

Menurutnya, alas hak , pal batas, materai merupakan tanggungan pemohon, sehingga dilakukan pungutan. “Pungutan ini sesuai Perdes dan merupakan kesepakatan atau musyawarah dengan kepala dusun, bahkan ada pernyataan masyarakat juga,” terangnya. (yon)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here