Kades Diberhentikan Sementara, Warga Lembuak Buka Segel Kantor Desa

Warga Lembuak membuka segel kantor desa setelah menerima SK pemberhentian sementara kades setempat dari Bupati Lobar. (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) –Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pemberhentian sementara Kepala Desa (kades) Lembuak, Kamarudin Zaelani. SK Bupati Nomor : 683/326A/DPMD/2020 Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Lembuak dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Lembuak Kecamatan Narmada Lobar tersebut tertanggal 14 September 2020. Karena usulan warga dikabulkan oleh Pemda, warga pun membuka segel kantor desa Selasa, 15 September 2020.

Secara resmi dan terbuka, SK pemberhentian sementara Kades Lembuak dibacakan oleh Ketua Badan Permusyawarahan Desa (BPD) Desa Lembuak , H. Darwilan di hadapan warga yang disaksikan oleh Kepala Dinas PMD Lobar, unsur aparat dari TNI dan Polri serta dari Plt Camat Narmada, di depan kantor Desa Lembuak, Selasa, 15 September 2020. Usai membacakan SK, Ketua BPD menjelaskan, bahwa pemberhentian sementara Kades adalah tuntutan dari masyarakat Desa Lembuak, yang sudah sejak lama disampaikan, kepada Bupati Lombok Barat.

Iklan

“Saking lamanya warga masyarakat menunggu, sehingga sampai puncaknya masyakat kecewa dan memutuskan untuk menyegel kantor desa pada beberapa waktu lalu. Dengan sudah terbitnya SK pemberhentian sementara kepala Desa, warga masyarakat yang menyegel kantor, warga juga yang membuka segel kantor Desa, karena masyarakat sangat puas dengan keputusan Bupati Lombok Barat,” ungkapnya saat ditemui kemarin.

SK pemberhentian sudah diterima oleh BPD. Dalam SK diterbitkan Bupati, juga langsung mengangkat pejabat kepala Desa Lembuak. Di mana, penjabat kepala Desa yang diangkat dan ditetapkan Bupati yaitu M Busyairi yang saat ini menjabat Plt Camat Narmada.

Dijelaskan Darwilan, dalam SK yang diterima alasan pemberhentian sementara oleh Bupati, pada poin kedua yaitu memperhatikan ada tiga poin utama yaitu, Surat Badan Permusyawaratan Desa Lembuak Nomor :18./BPD-DL/IX/2020 tanggal 10 September 2020 Perihal: Usul Pemberhentian Kepala Desa Lembuak. Surat Camat Narmada Nomor 140/269/Pem.IX/2020 tanggal 14 September 2020 Perihal Usul Pemberhentian.dan Usul Penjabat Kepala Desa Lembuak. Hasil Audit Investigatif Inspektorat Kabupaten Lombok Barat Nomor: LHA/K/700.04/VI/15/2020 tanggal 10 September 2020.

“Memutuskan dan Menetapkan kesatu Memberhentikan Saudara Kamarudin.Zaelani, S.Ag.,M.Ag dari jabatan Kepala Desa Lembuak Kecamatan Narmada,” tegasnya sambil membacakan SK. Setelah resmi diberhentikan, selanjutnya warga masyarakat bisa fokus untuk melawan sengketa lahan aset Desa Lembuak yang saat ini sedang di sengketakan di pengadilan negeri Mataram. Sementara itu Ketua Tim Penyelamatan Aset Desa H Sabirin menjelaskan, pemberhentian sementara Kades adalah menjadi penantian panjang warga masyarakat yang akhirnya berbuah manis.

Sabirin mengungkapkan banyak masalah yang melatarbelakangi sampai terjadinya penyegelan kantor desa. Salah satunya ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat kepada Kades. Karena ada dugaan Kades ikut terlibat dalam penjual lahan aset di Desa Lembuak.” Alhamdulillah masyarakat sudah terima, dan pelayanan untuk masyarakat sudah mulai normal kembali, satelah dikeluarkan SK pemberhentian sementara Kades,” ujarnya.

Terkait dengan gugatan di pengadilan yang diajukan oleh warga, yang mengklaim lahan aset desa. Dengan sudah diberhentikan kades, akan memudahkan proses gugatan di pengadilan.” Begitu sudah berhenti sementara sebagai Kades, kami enak melangkah untuk melawan gugatan dengan data yang sudah kami miliki,” tegasnya. Terkait gugatan ini, rencananya, Rabu, 16 September 2020 disidang di PN Mataram.

Terpisah, Kepala Desa Lembuak yang diberhentikan sementara, Kamarudin Zaelani saat dikonfirmasi mengakui, kalau dirinya sudah menerima SK Bupati atas pemberhentian sementara dirinya sebagai Kepala Desa.” Iya, SK sudah saya terima,” ujarnya. Ditanya apakah dirinya menerima atau tidak atas keputusan Bupati? Kamarudin hanya menjawab, dirinya menghargai keputusan Bupati Lombok Barat, karena Bupati merupakan atasannya sebagai Kades. ” Bupati itu atasan saya, beliau (Bupati) memiliki hak prerogatif untuk memutuskan itu,” tegasnya.

Pastinya Bupati sudah memiliki pertimbangan kenapa dirinya bisa diberhentikan sementara, namun pihaknya tetap akan melakukan “tabayyun” kepada Bupati dengan cara bersilaturahmi untuk mempertanyakan langsung kepada Bupati atas yang menjadi alasan dirinya diberhentikan.” Mungkin dalam silaturahmi, saya akan bertanya kepada Bupati, apa yang menjadi landasannya dalam memberhentikan dirinya sebagai kades,” imbuhnya. (her)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here