Kades Bukittinggi Tersangka Pemotongan BLT DD Covid-19

I Gusti Putu Gede Ekawana. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Polda NTB menetapkan Kades Bukittinggi, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat Ahmad Muttakin sebagai tersangka pungli dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Covid-19. Penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB langsung menggiring tersangka ke sel tahanan.

“Berdasarkan hasil gelar perkara setelah pemeriksaannya sebagai tersangka, langsung kita tahan,” kata Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol I Gusti Putu Gede Ekawana dikonfirmasi Kamis, 2 Juli 2020.

Iklan

Muttakin diperiksa sebagai tersangka pada Rabu, 1 Juli 2020. Pemeriksaan selesai pada petang hari. Penahanan Muttakin sesuai dengan penerapan pasal 12 huruf E UU Tipikor yang disangkakan.

Pasal 12 huruf e tersebut memuat ancaman pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun. Pidana denda minimal Rp200 juta maksimal Rp1 miliar. Sehingga memenuhi syarat objektif penahanan.

Penahanan Muttakin, sambung Eka, merupakan kewenangan penyidik. Penyidik punya pertimbangan subyektif menahan tersangka diantaranya agar tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan demi memudahkan proses penyidikan.

Dikonfirmasi terpisah, penasihat hukum Muttakin, Irpan Suryadiata mengatakan sudah mendampingi kliennya saat mulai menjalani penahanan Rabu lalu. “Kita sudah terima surat perintah penahanannya. Ditahan karena menurut penyidik, dia (Muttakin) melanggar pasal 12 e,” kata dia via telepon.

Selanjutnya, sambung dia, tim penasihat hukum sedang menyusun upaya hukum untuk mendampingi Muttakin. Upaya pertamanya meminta penyidik mengeluarkan lagi Muttakin dari sel tahanan.

“Kita sudah ajukan permohonan pengalihan status penahanan. Mudah-mudahan, dengan jaminan dan komitmen klien kami, permohonan itu dapat dikabulkan,” terangnya.

Muttakin meniti langkah menuju tahanan berawal dari penyelidikan dugaan pemotongan BLT DD Covid-19. Desa Bukittinggi mengalokasi anggaran DD/ADD untuk BLT DD sebesar Rp600 ribu per orang. Bantuan itu diduga dipotong Rp150 ribu per penerima. Total nilai pungutan indikasinya mencapai Rp52 juta.

  Persidangan Keempat Nuril Terungkap Sejumlah Fakta Baru

Dugaan pemotongannya pada penyaluran BLT DD tahap satu dan dua. Tersangka diduga menggunakan oknum Kadus untuk mengumpulkan potongan dana bantuan. Alasan pemotongannya agar warga lain yang tidak tercantum dalam SK penerima juga turut mendapat bantuan.

Ahmad Muttakin sebelumnya membantah dugaan pemotongan tersebut. menurutnya, laporan dugaan pemotongan itu datang dari lawan politiknya. “Warga sendiri yang inisiatif memberi ke warga lain yang tidak dapat,” jelasnya. (why)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here