Kader Golkar Kota Mataram Pastikan Loyal Terhadap Keputusan DPP

Mataram (Suara NTB) – Bakal calon gubernur NTB dari Partai Golkar yang rencananya akan maju dalam Pilkada NTB 2018 tak hanya satu orang, melainkan dua orang yaitu H. M. Suhaili FT dan H. Ahyar Abduh. Keduanya saat ini sama-sama menjabat sebagai kepala daerah dan bersaing memperoleh dukungan DPP Partai Golkar. Terkait persaingan dua kader senior Golkar ini, kader Golkar Kota Mataram memastikan akan tetap loyal terhadap apapun keputusan DPP.

Demikian disampaikan Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Golkar Cakranegara, H. Muhir. Kendati nantinya DPP memutuskan tak mendukung H. Ahyar Abduh yang saat ini menjabat Walikota Mataram, Muhir memastikan akan mendukung calon yang direkomendasikan DPP. “Pasti kader-kader Golkar akan loyal. Kalau (Suhaili) ditunjuk oleh DPP, jelas kami sebagai kader Golkar akan hormat dengan keputusan DPP Partai Golkar,” ujarnya ditemui di Kantor Walikota Mataram, Senin (13/3).

Iklan

Loyalitas kepada keputusan DPP itu bukan berarti pihaknya meninggalkan Ahyar Abduh yang pernah dimenangkan menjadi Walikota Mataram pada periode pertama. Muhir mengatakan Ahyar bisa tetap maju dengan kendaraan parpol yang lain. Terkait ke arah mana dukungan partai, ia mengatakan mekanismenya jelas mengikuti AD/ART yang berlaku. “Mengenai dukung-mendukung itu kan hak masyarakat nanti. Tapi ini kan partai,” jelasnya. “Harus kita loyal, tidak bisa kita tidak loyal,” sambungnya.

Terkait kapan rekomendasi dari DPP ini keluar, legislator DPRD Kota Mataram ini mengatakan ada aturannya sebelum rekomendasi dikeluarkan. Sebelum menjatuhkan dukungan, DPP disebutnya akan mengacu pada hasil survei. “Ada nanti istilahnya survei independen bukan dari Partai Golkar. Tergantung elektabilitasnya. Setelah kami rapim dulu di Makassar, pernyataan DPP itu mengatakan hasil survei yang menentukan, bukan kedekatan,” jelasnya.

Muhir mengatakan Ahyar dan Suhaili merupakan kader terbaik Golkar. Terkait pernyataan dukungan DPD Partai Golkar Kota Mataram terhadap Suhaili belum lama ini, hal itu menurutnya hanya rekomendasi yang dibentuk DPD I bersama DPD II. “Tapi dari DPP resmi belum ada, boleh saja dari DPD II mendukung tapi DPP yang menentukan,” tandasnya. (ynt)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here