Pemilik Lahan Hentikan Pembangunan Embung Soka Bima

Proyek embung Soka di Desa Maria Utara Kecamatan Wawo yang dihentikan pemilik lahan yang menuntut pembayaran ganti rugi. (Suara NTB/Uki)

Bima (Suara NTB) – Lantaran lahan belum diganti rugi, para pemilik menghentikan pembangunan embung Soka oleh BWS Nusa Tenggara, yang berlokasi di Desa Maria Utara Kecamatan Wawo Kabupaten Bima.

Pemilik lahan geram dan merasa tertipu karena biaya pembebasan tanah untuk membangun embung dengan nilai kontrak Rp6 miliar itu hingga kini belum direalisasikan oleh Bagian Tata Pemerintahan (Tatapem) Setda Kabupaten Bima.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Suara NTB, pemilik lahan menghentikan pembangunan proyek tersebut sejak Jumat,  15 November 2019. Bahkan dihentikan pembangunannya tidak hanya sekali. Tapi sudah lima kali sejak proyek dibangun.

Pemilik lahan menuntut agar lahan yang digunakan untuk membangun embung dibayarkan berdasarkan luas dan kualitas tanah. Lahan seluas 5 are dengan kualitas tiga kali panen setahun dibayar Rp50 juta. Sedangkan lahan satu kali dan dua kali panen, akan dibayar Rp20 hingga Rp30 juta.

Tidak hanya sampai di situ, pemilik lahan juga sudah menandatangani surat perjanjian harga tanah dan dibayarkan sesuai waktu. Namun faktanya sampai saat ini, belum ada satu orang pun yang menerima uang pembayaran.

Bahkan persoalan tesebut telah disampaikan dan dilaporkan juga oleh pemilik lahan ke Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, agar memerintahkan bagian Tatapem untuk membayar. Tapi hingga kini belum juga direalisasikan.

Kepala Desa Maria Utara Kecamatan Wawo, Syarifudin membenarkan pengerjaan embung Soka telah dihentikan sementara karena ada sebagian pemilik lahan masuk dalam pembangunan proyek. “Dihentikan sejak sejak Jumat (15 November 2019) kemarin, karena persoalan lahan yang belum dibayar,” katanya, Kamis,  21 November 2019.

Pemilik lahan lanjut Kades, merasa kecewa atas ulah Tatapem yang hanya menjanjikan akan segera menyelesaikan administrasi keuangan sebagai ganti rugi lahan pembangunan embung. “Selama ini hanya dijanjikan saja saat ditagih oleh pemilik lahan dan sampai saat ini belum janjii-janji ini belum dipenuhi,” katanya.

“Pemilik lahan sudah cukup sabar dan bijaksana, karena sejak awal dimulainya pengerjaan embung persoalan pembebasan lahan dan ganti rugi sudah dibicarakan. Tapi pembayaran diundur terus,” pungkasnya. (uki)