Pengangkatan Tersangka OTT Jadi Pejabat Diduga Bermasalah dari Aspek Etika

Taufik (Suara NTB/Uki)

Advertisement

Bima (Suara NTB) – Pemerhati hukum, Taufik, SH, MH menilai pelantikan salah seorang tersangka OTT Pungli try out sebagai pejabat penting di sebuah OPD bermasalah dari sisi etika. Walaupun, pengangkatan ini memang tidak melanggar ketentuan apapun.

“Dari pandangan hukumnya, wajar dan sah-sah saja,” katanya kepada Suara NTB, Jumat, 11 Oktober 2019. Dosen pengantar kuliah pendidikan anti korupsi di sebuah kampus di Bima ini mengaku, pelantikan serta penunjukkan seseorang yang berstatus tersangka sebagai pejabat itu hanya persoalan etika.

“Saya kira ini soal etis saja. Kalau dari hukumnya sah-sah saja sepanjang belum dinyatakan bersalah di Pengadilan,” katanya.

Taufik menilai, pejabat yang dilantik dalam menempati sebuah jabatan, juga melalui seleksi dan penilaian oleh Tim Badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (Baperjakat) yang diketuai oleh Sekretaris Daerah.

“Sebelum dilantik Kepala Daerah, sudah melewati proses dan sudah dipertimbangkan oleh Baperjakat. Mulai rekam jejak hingga kapasitasnya,” katanya.

Seperti diketahui, salah seorang dari 36 pejabat struktural ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Bima yang dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, Rabu (9/10), diketahui tersangka kasus OTT Pungli try out tahun 2018.

Bahkan hingga kini berkas perkara oknum berinisial JB ini, masih dilengkapi oleh Penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Porles Bima setelah dikembalikan (P19.red) JPU Kejari karena ada beberapa kekurangan.

Oknum JB sebelumnya merupakan pejabat teras pada Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora), kini dilantik sebagai Sektetaris Dinas salahsatu OPD Kabupaten Bima.

Bupati melalui Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bima, Chandra Kusuma M.Ap mengaku meskipun statusnya (JB.red) sudah tersangka tapi tetap menggunakan asas praduga tidak bersalah. “Sebab bersangkutan belum ditahan. Jadi kita menggunakan asas praduga tidak bersalah,” ujarnya.

Sementara Kasat Reskrim Polres Bima, Iptu Hendry Christianto, S.Sos, mengaku meski tidak mengetahui informasi ada 36 pejabat dan seorang diantaranya tersangka OTT,  tidak menyurutkan langkah pihaknya untuk memperoses kasus tersebut.

“Kita tidak tahu soal ini. Tapi berkas perkara tersangka kasus OTT saat ini masihdilengkapi sesuai petunjuk JPU,” katanya.

Hendry menegaskan apabila berkas perkara telah selesai dilengkapi berdasarkan petunjuk dan saran JPU, maka selanjutnya akan diserahkan kembali untuk diproses lebih lanjut. “Rencananya dalam waktu dekat ini berkasnya akan dikirim kembali,” ujarnya. (uki)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.