Tersangka OTT Pungli Dilantik Jadi Pejabat di Kabupaten Bima

Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri melantik dan mengambil sumpah  36 pejabat struktural eselon III dan IV ruang Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima, di ruang rapat Bupati, Rabu (9/10). (Suara NTB/Uki)

Bima (Suara NTB) – Salah seorang diantara 36 pejabat struktural ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Bima yang dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, Rabu, 9 Oktober 2019 ternyata berstatus tersangka kasus Operasi Tangkap Tangkap (OTT) pungutan liar try out tahun 2018.

Hingga kini, berkas perkara oknum berinisial JB ini, masih dilengkapi oleh Penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Bima setelah dikembalikan (P19,red) JPU Kejari karena ada beberapa kekurangan.

Oknum JB sebelumnya merupakan pejabat teras pada Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora), kini dilantik sebagai Sektetaris Dinas salahsatu OPD Kabupaten Bima.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatannya berdasarkan Keputusan Bupati Bima, Nomor: 821.2/819/07.2/2019 tanggal 9 Oktober 2019 tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural.

Baca juga:  Pemkot Mutasi 82 Pejabat

Kasat Reskrim Polres Bima, Iptu Hendry Christianto, S.Sos, mengakui, meski tidak mengetahui informasi ada 36 pejabat dan seorang diantaranya tersangka OTT, tidak menyurutkan langkah pihaknya untuk memproses kasus tersebut.

“Kita tidak tahu soal ini. Tapi berkas perkara tersangka kasus

OTT saat ini masih dilengkapi sesuai petunjuk JPU,” katanya.

Diakuinya dalam kasus OTT, memang onkum JB tidak dilakukan penahanan. Karena penyidik memiliki keyaknian bahwa tersangka tidak akan melarikan diri atau ada upaya menghilangkan alat bukti.

“Selama tahapan penyelidikan dan penyidikan juga, oknum yang tersangka ini tetap kooperatif,” ujarnya.

Hendry menegaskan, apabila berkas perkara telah selesai dilengkapi berdasarkan petunjuk dan saran JPU, maka selanjutnya akan diserahkan kembali untuk diproses lebih lanjut.

Baca juga:  Pemkot Mutasi 82 Pejabat

“Rencananya dalam waktu dekat ini berkasnya akan dikirim kembali,” ujarnya.

Ia menambahkan dalam kasus OTT, oknum JB disangkakan telah melanggar pasal 2 dan 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor. Yakni melawan hukum dengan melakukan perbuatan yang merugikan uang negara.

“Unsur pasal ini menyalahgunakan kewenangan atau jabatan sehingga merugikan uang negara,” pungkasnya.

Sementara Bupati melalui Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bima, Chandra Kusuma M.Ap mengaku meskipun statusnya (JB.red) sudah tersangka tapi tetap menggunakan asas praduga tidak bersalah.

“Sebab bersangkutan belum ditahan. Jadi kita menggunakan asas praduga tidak bersalah,” ujarnya. (uki)