Walikota Bima Bantah Isu Mahar Penempatan Pejabat

Walikota Bima,  Muhammad Lutfi (Suara NTB/Dok)

Bima (Suara NTB) – Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi SE, menegaskan tidak ada uang mahar ataupun tarif dalam pergantian atau proses mutasi dan rotasi pejabat ruang lingkup Pemerintah Kota Bima beberapa waktu yang lalu.

Penegasan itu disampaikan Lutfi, akhir pekan kemarin, menyikapi informasi liar yang berkembang di sosial media, yang menyebut adanya uang mahar ataupun tarif saat mutasi dan rotasi pejabat.

Menurut dia, proses rotasi dan mutasi murni karena kebutuhan organisasi dengan mempertimbangkan kelayakan dan berdasarkan penilaian tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

“Rotasi dan mutasi yang dilakukan bertujuan untuk mempercepat pencapaian visi-misi yang didukung oleh ASN yang profesional. Tidak ada uang mahar ataupun tarif,” tegasnya.

Dirinya dengan Wakil Walikota Bima, sejak awal telah berkomitmen untuk menyeleksi betul para pejabat yang berpotensi dan profesional untuk ditempatkan sesuai dengan bidang dan kemampuannya. “Kami dari awal berkomitmen untuk mewujudkan Kota Bima sebagai Kota yang Beradab,” ujarnya.

Selain itu lanjutnya, tidak ada juga pungutan liar rekruitmen tenaga honorer Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Sat Pol PP dan Damkar) seperti yang disebarkan oknum yang tidak bertanggungjawab di sosial media. “Soal ini adalah hoaks, karena sampai saat ini tidak ada rekrutmen tenaga honor. Termasuk honorer Sat Pol PP dan Damkar,” katanya.

Kalaupun ada pemungutan liar yang diketahui, Lutfi berharap kepada masyarakat agar melaporkannya kepada pihak penegak hukum untuk diproses hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

Kalaupun ada oknum ASN yang diketahui terlibat pungutan liar lanjutnya, agar dilaporkan kepada Inspektorat agar diproses dan diberikan sanksi sebagaimana mestinya. “Dilaporkan, siapa yang bayar, kepada siapa, berapa jumlahnya, agar bisa diusut secara tuntas, agar tidak menimbulkan fitnah,” katanya.

Lutfi menambahkan, saat ini pihaknya berupaya melakukan pembenahan di internal pemerintahan serta menyempurnakan jalannya roda pembangunan yang ada di Kota Bima sebagaimana visi dan misi. “Kami berharap upaya pembenahan yang sedang dilakukan tidak terhambat dengan berbagai isu yang belum terbukti kebenarannya,” pungkasnya. (uki)