Jernihnya Mata Air Tampiro, Geosite Taman Nasional Tambora yang Belum Dikelola Maksimal

Warga berkerumun di kubangan mata air Tampiro yang ramai hari libur. Animo tertinggi saat libur pascalebaran (Suara NTB/ars)

Bima (suarantb.com) – Letaknya di Kaki Gunung Tambora, mata air Tampiro di Desa Piong Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima, jadi objek wisata favorit warga. Namun sayangnya pengelolaan belum dimaksimalkan. Padahal spot ini masuk dalam gosite Taman Nasional Gunung Tambora (TNGR) ke sembilan.

Wisata mata air Tampiro terletak di ujung Barat Desa Piong, Kecamatan Sanggar, beberapa kilometer dari gapura masuk jalur terabas Gunung Tambora. Mata air Tampiro merupakan pertemuan air Gunung Tambora dengan muara laut. Mata air yang merembes jernih mengalir ke muara.

Mata air yang berkubang di antara bebatuan dengan diameter hanya sekitar empat meter tak menyurutkan minat masyarakat untuk mandi. Ada yang sekedar membasuh muka, mencuci kaki. Praktis di kubangan air itu bejibun masyarakat pengunjung.

Dalam situs TNGT, mata air Oi Tampiro terbentuk dari proses infiltrasi air hujan. Air hujan mengalir melalui lapisan akuifer kemudian keluar melalui celah celah baru. Celah batu yang dilalui mata air merupakan singkapan lava andesit di sekitar muara pantai tersebut.

Wisata mata air Oi Tampiro sejak Idul Fitri hingga kedatangan Suara NTB Kamis, 6 Juni 2019 ramai pengunjung. Warga berbondong-bondong dari Kota Bima, Kabupaten Bima dan bahkan dari Kabupaten Dompu. Alasan mereka berkunjung, karena jadi pilihan lain dengan spot wisata pantai.

“Airnya jernih, bisa langsung diminum,” kata salah seorang pengunjung, Andriani. Ia adalah pengunjung tetap Wisata Oi Tampiro.
Jumlah pengunjung setiap hari bisa sampai ratusan, bahkan ribuan ketika libur lebaran. Tiket masuk yang diraup bisa sampai Rp 7 juta per hari. Dengan harga tiket masuk Rp 10.000 untuk motor dan Rp 30.000 untuk roda empat.

Sisi lain, sangat disayangkan, tingginya animo masyarakat itu tak diimbangi dengan bagusnya pengelolaan. Awalnya aset wisata itu dikelola BUMDes Piong. Namun lambat laun justru diserahkan kepada Karang Taruna setempat.

“Awalnya dikelola BUMDes, tapi sekarang kami diserahkan pengelolaannya,” kata Ansor, Ketu Karang Taruna Kijang Mas Desa Piong.

Ansor mengakui masih amat banyak kekurangan yang harus dibenahi dari objek wisata itu agar pengunjung nyaman.

Seperti tempat sampah dan toilet. Praktis sampah berserakan dibuang pengunjung, bahkan di titik mata air. Tim Karang Taruna, Ayu pun harus turun tangan memungut sendiri sampah sampah yang terserak. Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Mataram yang sedang cuti ini pun bekerja secara sukarela karena prihatin dengan sampah berserakan di lokasi wisata kebanggaan warga Kecamatan Sanggar itu.

Fasilitas pendukung dari bagian luar seperti palang pintu dari bahan kayu dan parkir seadanya. Kendaraan bahkan bisa dengan mudah masuk ke kawasan mata air, membuat debu beterbangan mengganggu pengunjung.

“Kami akui kekurangan kekurangan itu. Makanya sedikit demi sedikit kami perbaiki. Dari uang tiket kami kumpulkan sementara hanya bisa dipakai untuk perbaiki fasilitas yang sudah ada. Kalau untuk bangun fasilitas baru, kami belum mampu,” akunya.

Berharap dari Dana Desa (DD) atau Alokasi Dana Desa (ADD) juga tak bisa banyak membantu karena untuk kebutuhan lain.

Jika berharap dari bantuan Pemkab Bima atau Dinas Pariwisata Provinsi NTB, mereka sangat berharap anggaran penataan fasilitas. Selain fasilitas di dalam kawasan, juga bagian luar. “Kami berharap ada anggaran pemagaran keliling. Kalau terbuka kayak begini, sembarang hewan masuk. Kerbau, Sapi, kambing ternak minum semua di mata air itu,” keluhnya.

Kebutuhan lain penataan akses jalan, parkir dan lapak pedagang. “Jika melihat mata air dan muara, di sini cocok untuk waterboom,” harapnya.
Rencana kedepan, pemuda dan masyarakat setempat akan serius melakukan penataan. Jika mendapat bantuan dari pemerintah, akan dilakukan penataan maksimal.
Dalam waktu dekat, pemuda setempat akan mengorganisir pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Sehingga dalam aktivitas mengeloa aset wisata mereka lebih mudah akses ke Pemda atau Pemprov NTB. (ars)