Terjerat Dugaan Tipikor, Pejabat Dijadikan¬Kepala OPD di Kabupaten Bima

Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Bima,  Syahrul (Suara NTB/Uki)

Bima (Suara NTB) – Sejumlah pejabat eselon II yang tersandung masalah hukum, terutama kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Bima ternyata menempati jabatan-jabatan strategis.

Data yang dihimpun Suara NTB, tercatat ada empat pejabat eselon II yang kini menempati jabatan strategis sebagai Kepala OPD. Masing-masing berinisial, HP, TR, LK serta SJ.

Dua orang yakni HP dan TR sudah ditetapkan sebagai tersangka. Oknum HP ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Kopi Tambora. Sementara TR terlibat kasus sampan Fiberglass. Sementara oknum LK dan SJ bahkan telah divonis oleh Pengadilan.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Latihan (BKD dan Diklat) Kabupaten Bima, Drs. Syahrul, tidak mengetahui pejabat eselon II yang tersandung kasus korupsi sebagai pimpinan OPD. “Belum tahu ya. Tapi nanti kita akan kita telusuri lebih lanjut,” katanya kepada Suara NTB, Rabu,  16 Januari 2019.

Terkait ASN atau Pejabat yang terlibat kasus Tipikor dan menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri, yakni Mendagri, Menpan RB dan BKN tentang pemecatan PNS eks Napi Tipikor, Syahrul mengaku pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bima. “Kita akan ajukan surat resmi ke Kejari dalam waktu dekat ini,” katanya.

Sembari mengajukan surat, pihaknya di internal BKD dan Diklat setempat juga melakukan pengkajian SKB tiga Menteri tersebut. Agar keputusan yang ditetapkan nanti final serta tidak menuai hambatan dan kendala. “Kita harus teliti dan hati-hati dalam menerapkan SKB tiga Menteri ini,” ujarnya.

Ia menambahkan, persoalan pihaknya belum menerapkan SKB tersebut hingga saat ini lantaran masih menunggu hasil judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya ada pihak yang mengajukan ke MK agar SKB ini ditinjau kembali.

“SKB ini belum kita terapkan karena masih menunggu hasil judicial review. Kalau sudah keluar kita akan laksanakan sesuai aturan dan koridor yang ditetapkan,” pungkasnya. (uki)