Tak Dapat Jatah CPNS, Guru Honorer di Tambora Ancam Mogok Massal

Ilustrasi

Bima (Suara NTB) – Guru Honorer di wilayah Kecamatan Tambora Kabupaten Bima berencana akan mogok massal dalam beberapa hari kedepan. Karena merasa dianaktirikan oleh Pemerintah Kabupaten Bima terkait jatah CPNS.

Salah seorang guru honorer di salah satu SDN di Tambora, Sutrisno, S.Pd mengaku ancaman mogok massal tersebut menyusul terbitnya Surat Keputusan Bupati Bima tentang penentapan kebutuhan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima tahun anggaran 2018.

“Berdasarkan SK itu kuota CPNS ada sebanyak 352 orang. Hanya saja khusus untuk Guru tidak ada jatah di wilayah Tambora,” katanya kepada Suara NTB, Selasa,  2 Oktober 2018.

Menurutnya, dalam SK tersebut tidak terdapat kuota berdasarkan unit kerja penempatan di wilayah Kecamatan Tambora. Padahal sekolah-sekolah di Kecamatan Tambora sangat minim sekali guru PNS. “Yang menjadi andalan sekolah di Tambora selama ini hanya guru honorer. Sementara PNS hanya kepala Sekolah,” ujarnya.

Diakuinya, sejak diterbitkannya SK dengan nomor : 188.45/483/07.2/2018 dan ditandangani oleh Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri tertanggal 17 September 2018 tersebut, pihaknya sudah bertemu dengan Camat Tambora.

“Kemarin sudah bertemu dengan Camat dan Kapolsek

Tambora membahas persoalan ini. Tapi Camat bilang akan disampaikan dulu ke ibu Bupati,” katanya.

Guru honorer lain, Masrullah S.Pd.I mengatakan selain mempertanyakan soal SK tersebut, pihaknya juga akan mempertanyakan kesejahteraan tenaga honorer di Tambora. Karena selama ini tidak pernah diberikan instentif apapun dari pemerintah.

“Soal ini kami sudah meminta Kepala Daerah tapi tidak ada jawaban sampai sekarang. Ini juga menjadi dasar kami untuk mogok,” katanya.

Sementara Camat Tambora, Drs. Isyrah membenarkan adanya pertemuan dengan beberapa guru honorer, membahas tentang SK penetapan CPNS. Mereka saat itu, kata Camat mempertanyakan jatah guru di wilayah Tambora.

“Kami hanya meminta mereka untuk bersabar, karena tuntutan mereka sudah kami komunikasikan ke Bupati Bima langsung,” katanya.

Terkait ancaman Guru Honorer yang mogok massal juga diakui oleh mantan Camat Wera ini. Hanya saja pihaknya akan terus melakukan pendekatan persuasif bersama Kapolsek dan Danramil meminta agar para guru mengurungkan niatnya.

“Soal ancaman ini pernah disampaikan saat pertemuan. Tapi kami akan terus komunikasikan untuk tidak mogok, karena akan berimbas pada aktivitas KBM di sekolah,” pungkasnya. (uki)