Konflik di Bima Bukan Karena Kemiskinan

Bima (Suara NTB) – Pemerhati konflik, Aidin, M.Si menilai konflik sosial atau perang antarkampung yang kerap terjadi di Kabupaten Bima beberapa tahun belakangan ini, diduga ada sikap arogansi kelompok yang tertanam dan didoktrin untuk melakukan apa saja.

“Sikap ingin menguasai dan menjajah kelompok lain. Saya melihatnya bukan karena kemiskinan,” kata dosen Sosiologi muda salah satu PTS di Bima ini, kepada Suara NTB, Jumat, 12 Mei 2017.

Menurut Magister Sosiologi Muhammadyah Malang ini, sikap arogansi tersebut misalnya, saat terjadinya konflik antarkelompok warga Desa Samili vs Godo, Dadi Bou vs Risa Kecamatan Woha.

“Dan terakhir konflik Desa Laju Vs Tolo Uwi,” katanya.

Selain itu Aidin juga menilai peran pemerintah daerah juga belum maksimal. Karena menurutnya selama ini dalam mengatasi konflik sosial, Pemda hanya mengandalkan peran aparat Kepolisian dan TNI.

“Semestinya pemda bergerak cepat untuk mencegah serta mendeteksi secara dini agar konflik tidak terjadi,” katanya.

Dengan cara mengindentifikasi terlebih dahulu tokoh lokal yang diduga kuat menjadi aktor konflik dan kerawanan sosial. Hingga membentuk lembaga adat di tingkat desa sampai Kecamatan.

“Serta memanfatkan khatib secara maksimal, karena kelompok-kelompok yang ada mempunyai pengikut (jamaah),” terangnya.

Dia menambahkan, dalam mencegah agar terjadinya konflik aparat kepolisian, semestinya tidak perlu melakukan tindakan represif. Karena menurut Aidin langkah seperti itu hanya akan menambah ruang konflik meskipun memenuhi SOP.

“Efektifnya langkah aparat yakni menyisir atau menyita senjata rakitan dan sajam yang dimiliki oleh pemuda dan masyarakat. Bukan melakukan tindakan represif,” pungkasnya. (uki)