Kabag Hukum Diklarifikasi Soal Pengelolaan Retribusi Parkir

0
Ilustrasi Jukir yang sedang Mengatur Kendaraan. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Kepala Bagian Hukum Setda Kota Mataram, Hubaidi mengaku telah dipanggil oleh penyidik Polresta Mataram, Senin, 29 Maret 2021 terkait pengusutan pengelolaan retribusi parkir. Pihaknya dikonfrontir aturan serta norma penarikan retribusi parkir di Mataram.

“Cuma ditanya tentang norma pengelolaan parkir saja,” kata Hubaidi ditemui, Selasa, 30 Maret 2021. Penyidik menanyakan sejumlah pertanyaan terkait peraturan daerah serta peraturan walikota tentang pengelolaan retribusi parkir. Dikatakan, ia memberikan keterangan berkaitan dengan tugas, pokok dan fungsinya. Di antaranya, alur apa yang diatur dalam perda dan perwal secara umum tentang pengelolaan parkir, kategori dan lainnya. “Tidak ada berbicara tentang pajak parkir. Hanya pengelolaan parkir sesuai regulasi saja,” ucapnya.

IKLAN

Dalam proses pemberian keterangan itu lanjutnya, penyidik menunjukkan acuan digunakan oleh UPTD Perparkiran dalam penarikan retribusi parkir. Hubaidi mengaku, satu persatu produk hukum itu dicek. Jika ada kekeliruan dan perubahan dicek kembali. Menurut dia, tidak ada hal spesifik ditanyakan baik itu tentang retribusi maupun penggunaan karcis non korporasi. “Ndak ada spesifik ditanyakan. Semuanya terkait dengan perda dan perwal saja,” terangnya.

Dia menggarisbawahi pertanyaan mendasar yang ditanyakan penyidik saat itu adalah jika pengelolaan retribusi parkir dilakukan tidak sesuai norma hukum baik itu perda dan perwal. Maka patut diduga ada pelanggaran terhadap pengelolaan parkir, karena perda dan perwal menjadi petunjuk menarik retribusi kendaraan.

Hubaidi menegaskan, kapasitasnya memberikan klarifikasi tidak mengarah manapun. Penyidik tidak menanyakan substansi kasus yang sedang ditangani. (cem)