K2 Minta Diperjuangkan Jadi CPNS, Begini Respons DPRD KLU

Tanjung (Suara NTB) – Sekitar 90 tenaga honorer kategori dua (K2) mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), Senin, 2 April 2018. Aksi hearing yang dilakukan Forum K2 itu bertujuan untuk meminta kejelasan atas nasib mereka selama mengabdi sebagai tenaga guru di Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Di hadapan Komisi I dan Komisi III, Ketua Forum K2, Maridi, S.Pd., dan sejumlah anggota K2 menyuarakan agar Pemkab Lombok Utara memperjuangkan nasib mereka sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Pasalnya sejak pengangkatan tenaga honorer K2 sebagai CPNS di era Bupati, H. Djohan Sjamsu, SH., beberapa tahun silam, hingga kini nasib sisa tenaga K2, belum jelas.

Iklan

Mariadi dan rekan-rekannya juga meminta untuk diperhatikan kesejahteraannya oleh Pemkab Lombok Utara. Sebab tidak sedikit dari tenaga K2 telah mengabdi lebih dari 10 tahun. Selama mengabdi, mereka tidak memperoleh kesejahteraan yang layak untuk menunjang aktivitas belajar mengajar maupun kebutuhan ekonomi keluarga. “Kami hanya mendapat uang transportasi sebesar Rp190 ribu sebulan. Kalaupun ada penambahan nanti dari Dikpora menjadi Rp300 ribu, kami berharap direalisasikan,” pintanya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto, SH., menegaskan Pemkab Lombok Utara, baik legiaslatif maupun eksekutif DPRD telah memperjuangkan apa yang menjadi tuntutan tenaga K2. Di mana, pemerintah sudah menanyakan persoalan tersebut ke Kementerian PAN RB maupun BKN. Bahkan, DPRD KLU juga mencari referensi di beberapa daerah terkait persoalan yang sama sebagai rujukan untuk memperjuangkan nasib tenaga K2.

“Silakan cari rujukan regulasinya ke daerah lain. Kalau memang ada, Pemda bisa menjadikannya sebagai acuan untuk mengusulkan nama-nama K2 sebagai CPNS,” ungkap Ardianto.

Ketua Komisi I mengatakan, pihaknya belum menemukan regulasi yang membolehkan dilakukan pengangkatan K2 melalui jalur khusus. Sebaliknya, pengangkatan tenaga CPNS oleh pemerintah pusat belakangan dilakukan melalui jalur umum, artinya melalui proses seleksi/tes.

“Dewan dan pemda siap pergi melakukan kaji banding ke daerah yang direkomendasikan temen-temen K2, jika memang ada,” imbuhnya.

Ardianto mencatat, jumlah tenaga honorer yang masuk dalam daftar honoer K2 di Lombok Utara berjumlah 128 orang. Setelah diverifikasi kembali, jumlah tenaga K2 yang masuk dalam daftar resmi Pemda KLU tersisa sebanyak 105 orang. Pengurangan itu disebabkan karena ada diantara tenaga honorer K2 meninggal dunia, mengundurkan diri atau bekerja di tempat lain.

Anggota komisi III DPRD, Artadi, S.Sos., menguatkan komisi III DPRD KLU yang membidangi persoalan pendidikan juga telah melakukan koordinasi ke SKPD teknis, maupun kunjungan ke pemerintah pusat untuk mempertanyakan nasib honorer K2 di KLU. Hanya saja jawaban yang diberikan pemerintah kurang membahagiakan, dimana pemerintah menutup keran rekrutmen CPNS melalui jalur khusus K2.

“BKN pusat memaparkan sekaligus mempertegas bahwa kaitan dengan pengangkatan CPNS melalui K2 sudah tidak ada lagi. Tinggal sekarang bagaiman pemerintah daerah mensiasati mempertimbangkan nasib K2 sisa dari daftar yang sudah diangkat sebelumnya,” terang Artadi.

Kebijakan pusat ini menurut dia, tidak bisa diintervensi oleh daerah. Penerimaan CPNS ke depan hanya diberlakukan melalui jalur umum.

“BKN menjelaskan juga bahwa Menpan RB akan menerima pegawai melalui sistem penerimaan jalur umum dan P3K. Sedangkan untuk program K2 ini sudah tidak ada lagi,”tegasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lombok Utara), Dr. H. Fauzan Puad, M.Pd., membenarkan usulan untuk memperhatikan tenaga honorer K2 telah diajukan ke BKN. Tetapi sejauh ini belum mendapat respons positif dari pemerintah pusat. “Kita berharap apa yang diperjuangkan ada hasilnya. Teman-teman dewan juga sudah berupaya menanyakan langsung ke pusat perihal pengangkatan K2 ini,” kata Fauzan. (ari)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here