Jumlah TKA di KLU Berkurang

Tanjung (Suara NTB) – Akibat dampak gempa tahun 2018 lalu, jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di Kabupaten Lombok Utara (KLU) khususnya wilayah tiga Gili berkurang. Pengurangan itu sebagai implikasi ikutan gempa yang mengakibatkan pelambatan ekonomi dan keuangan di banyak perusahaan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, PMPTSP KLU, Agus Tisno, S.Sos., melalui Kepala Bidang Tenaga Kerja, Furqon, Kamis, 6 Februari 2020 mengungkapkan, pengurangan TKA pascagempa cukup signifikan. Sebelum gempa, jumlah TKA yang tercatat di KLU sejumlah 170 orang. Namun pascagempa, jumlahnya tersisa sekitar 36 orang.

Iklan

“Pascagempa sudah mulai berkurang, banyak yang pergi. Kedua mungkin karena tidak adanya pengawasan, karena kita juga tidak ada anggaran (pengawasan),” ungkap Furqon.

Pengurangan TKA itu otomatis menurunkan PAD dari penarikan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA). Tahun 2019 lalu, PAD IMTA yang berhasil dibukukan sejumlah Rp 600 juta. Jumlah ini menurun drastis dibanding perolehan tahun sebelumnya mencapai Rp 2,5 miliar.

Furqon memaparkan, setiap TKA yang bekerja di daerah didaftarkan oleh perusahaannya di Kementerian Ketenagakerjaan. Selanjutnya, TKA bersangkutan diwajibkan untuk membayar retribusi perpanjangan IMTA di daerah dengan biaya 100 dolar per bulan.

Tenaga asing yang bekerja di KLU umumnya menempati pekerjaan dengan skill khusus. Misalnya, instruktur menyelam (dive), chef (koki) serta manajer level atas. “Saya kira tidak ada (TKA ilegal), karena data TKA dari Kementerian dihubungkan ke daerah secara online,” imbuhnya.

Furqon kepada wartawan menyebut, kendala pengawasan sangat berpengaruh dalam proses pemantauan kinerja ketenagakerjaan baik lokal maupun asing. Pihaknya di Bidang Naker, tak bisa turun lapangan memantau situasi, karena tidak adanya anggaran pengawasan.

“Kita di bidang ini mengelola anggaran sekitar Rp 600 jutaan, dan di DPA kita tidak ada dana pengawasan. Sudah kita usulkan tapi dicoret,” sebutnya. (ari)