Jumlah Janda di Lobar Capai 33 Ribu Orang

Kepala Dukcapil Lobar, H. Muridun (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Jumlah janda di Lombok Barat (Lobar) mencapai 33 ribu orang lebih. Para janda ini, terdiri dari janda ditinggal cerai, suami meninggal, janda muda. Ada juga di antara mereka ditinggal oleh suami menjadi TKI ke luar negeri. Banyaknya janda ini berdampak terhadap perubahan Administrasi Kependudukan (adminduk). Sebab dalam KK yang berstatusnya kawin, namun karena janda maka statusnya harus dirubah. “Jumlah data janda yang kami diberikan oleh kantor KB mencapai 33 ribu orang,”sebut Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Lobar, H. Muridun, Jumat, 14 Februari 2020.

Dijelaskan, jumlah janda ini memang tinggi. Mereka kebanyakan cerai mati. Dan cerai hidup akibat ditinggal pergi suami menjadi TKI ke luar negeri. Sesuai dengan tupoksi Dukcapil, status janda ini akan berdampak terhadap perubahan adminduk. Sebab dalam KK sebelumnya tercatat statusnya kawin. Namun akibat bercerai maka status menjadi cerai hidup atau cerai mati di e-KTP. Perubahan adminduk ini kata dia banyak diajukan ke Dukcapil. “Ini harus diubah,”jelas dia.

Iklan

Selain itu, jumlah warga hamil berdasarkan koordinasi dengan P2KBP3A lebih dari 18 ribu orang. Pihaknya perlu mengambil data ini karena berkaitan dengan tupoksinya dalam pelayanan adminduk. Sebab orang hamil ini pasti akan melahirkan dan perlu diberikan akte kelahiran. Dijelaskan, berbagai data ini dikoordinasikan dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (P2KBP3A).

Ia menambahkan, berbagai langkah ini menjadi salah satu inovasi dalam percepatan pelayanan adminduk di Lobar. Bentuk percepatan pelayanan lain yang dilakukannya melalui sosialisasi ke masyarakat sudah dilakukan, baik langsung dan melalui media. Pihaknya juga sudah bekerjasama dengan pada kades melalui AKAD, termasuk dengan kecamatan serta seluruh instansi lintas serta 25 OPD. Termasuk diadakan kerja sama dengan BPN, kaitan dengan pengurusan Prona yang butuh KTP. Pihak BPN pun bakal memberikan data kepada Dukcapil. Selain itu diadakan memorandum of understanding (MoU) dengan lintas agama.

Selain itu pihaknya melaksanakan program pusat gerakan sadar Adminduk melalui “Gerasak” yang diterapkan pada tiga titik jadi tempat pelayanan yakni daerah selatan, tengah dan utara. Sejauh ini, sudah ada beberapa desa yang paling cepat menyelesaikan dokumen kependudukan dijadikan desa “gerasak”. Kiat lain yang dilakukan pihaknya bekerjasama dengan ponpes seluruh Lobar. “Kita verifikasi jumlah santri belum punya KTP dan berasal asli Lobar,”jelasnya. Pihaknya juga menetapkan pelayanan malam hari selama dua hari sepekan tiap Sabtu dan Minggu. (her)