Juknis Kenaikan Kelas dan PPDB Dikbud Targetkan Rampung Pekan Depan

Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Aidy Furqan saat memimpin uji keterbacaan juknis kelulusan dan kenaikan kelas, serta PPDB tahun 2020 di halaman Kantor Dinas Dikbud NTB, Kamis, 10 April 2020. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB menggelar uji keterbacaan atas draf petunjuk teknis (juknis) kelulusan dan kenaikan kelas, serta Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2020. Kegiatan itu dilaksanakan di halaman kantor Dinas Dikbud NTB, Kamis, 9 April 2020. Dinas Dikbud NTB menargetkan juknis tersebut rampung pada pekan depan.

Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., pada Jumat, 10 April 2020 mengatakan, ada beberapa masukan saat uji keterbacaan. Masukan itu berkaitan revisi juknis kelulusan dan kenaikan kelas, serta PPDB. Ia menargetkan, pada Senin, 13 April 2020 juknis itu bisa selesai. “Mudah-mudahan Senin pekan depan sudah siap,” ujarnya.

Kegiatan uji keterbacaan itu dilaksanakan di ruang terbuka dengan tetap berpedoman pada standar operasional tanggap darurat penyebaran Covid-19 yakni menjaga jarak serta penggunaan masker pada saat pertemuan dilaksanakan. Uji keterbacaan ini sebagai salah satu upaya dinas dalam menyusun petunjuk teknis kelulusan dan kenaikan kelas siswa serta PPDB SMA/SMK/SLB di Provinsi NTB. Dengan tujuan untuk mengakomodir aturan dan kebutuhan satuan pendidikan, sebelum nantinya juknis tersebut disahkan dan diterapkan pada satuan pendidikan di wilayah Provinsi NTB.

Sementara itu peserta uji keterbacaan ini berasal dari beberapa perwakilan kepala dan wakasek kurikulum SMA/SMK/SLB di Kota Mataram, Lombok Barat, dan Lombok Tengah.

Sebelumnya, Aidy mengatakan, juknis akan mengacu pada surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease (covid- 19). Berdasarkan surat edaran itu, Kemendikbud memberikan arahan terkait kenaikan kelas yaitu ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya Surat Edaran .

Di samping itu, PPDB SMA dan SMK negeri nantinya akan dilakukan secara daring. Sementara terkait verifikasi, pihaknya sedang menyiapkan sistem di aplikasi PPDB. “PPDB tetap dilakukan Daring. Untuk verifikasi sedang disiapkan sistem di aplikasi untuk bisa langsung via online,” kata Aidy.

Terkait kesiapan semua sekolah melaksanakan PPDB Daring, mengingat infrastruktur internet yang belum merata di semua daerah, Aidy mengatakan sejauh ini SMA dan SMK masih terjangkau jaringan internet. “Bila ditemukan kendala soal itu kami carikan solusi terbaik agar bisa dilayani PPDB Daring,” ujarnya. (ron)