Jukir Nakal Diduga Jadi Pemicu Target Retribusi Tak Tercapai

Seorang jukir di Jalan Pejanggik, Cakranegara mengatur kendaraan yang akan keluar pekan kemarin. Dishub akan menggunakan sistem loket agar memaksimalkan retribusi parkir tepi jalan umum. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Perhubungan menurunkan target retribusi parkir tepi jalan umum mencapai 50 persen. Realisasi hingga akhir Agustus sekitar Rp1,5 miliar. Juru parkir (jukir) nakal diduga sebagai pemicu tak tercapainya target retribusi.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Drs. M. Saleh menyampaikan, target retribusi parkir pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan diturunkan dari Rp25 miliar menjadi Rp12,5 miliar. Kebijakan ini disebabkan potensi di tengah pandemi Coronavirus Disease atau Covid-19 menurun. “Iya, kita turun jadi Rp12,5 miliar,” sebut Saleh.

Iklan

Target Rp12,5 miliar ini pun diklaim terlalu berat. Saleh menyebutkan, realisasi sampai Agustus saja kurang dari Rp1,5 miliar. Dan, diprediksi sampai akhir tahun tidak akan terpenuhi. Saleh menuding tak tercapainya target retribusi parkir pemicunya adalah jukir diberikan peluang untuk menarik uang ke pelanggan. Hal ini menyebabkan pendapatan asli daerah (PAD) amburadul. “Tugas jukir itu mengatur kendaraan, bukan juru pungut,” tegasnya.

Salah satu cara mengoptimalkan retribusi parkir dengan mencoba memposisikan jukir sesuai ruhnya. Jukir adalah juru parkir, bukan juru pungut. Mereka memiliki tugas mengatur, menata dan mengarahkan kendaraan dengan baik, sehingga tidak terjadi kemacetan. Mengembalikan fungsi jukir harus dilakukan perubahan secara mendasar.

Saleh mengakui, kendala dihadapi adalah pada jukir itu sendiri. Selama ini, Perda memberikan peluang mereka untuk menarik uang, sehingga fungsi yang dikedepankan adalah juru pungut, sehingga berpotensi merugikan masyarakat. “Saya mau mencoba mengembalikan fungsi jukir itu sendiri. Jukir mengatur dan mengarahkan kendaraan, bukan juru pungut,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya akan memaksimalkan realisasi dengan mempersiapkan cashless system. Dishub sedang berkomunikasi dengan bank daerah, sehingga diharapkan dapat menggunakan aplikasi QR Code Indonesian Standard (QRIS). Sasaranya adalah generasi milenial pengguna smartphone.

Dengan sistem ini, pembayaran hanya menggunakan barcode. Selain memanfaatkan teknologi, Dishub juga akan membedakan atribut jukir di masing – masing wilayah. Artinya, di setiap kecamatan atribut terutama rompi akan berbeda. Ini akan membedakan jukir resmi dengan jukir abal – abal, sehingga mudah dideteksi oleh petugas. (cem)