Jukir Diwajibkan Beri Karcis kepada Pengguna Jasa Parkir

Mataram (Suara NTB) – Pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Parkir belum berjalan maksimal, khususnya aturan yang berkaitan dengan pemberian karcis parkir di lapangan. Masih banyak juru parkir (jukir) yang tidak menjalankan aturan tersebut kendati telah dilaksanakan sejak pertengahan 2016 lalu. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram terus melakukan sosialisasi terhadap penegakan aturan ini.

Kepala UPTD Perparkiran Dishub Kota Mataram, Kanesti Cahya Kartika, ST menegaskan para jukir diwajibkan memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir baik diminta atau tidak oleh pengguna jasa. Jika aturan ini tak dijalankan, maka pihaknya akan menindak jukir bersangkutan.

Iklan

“Diwajibkan kepada seluruh juru parkir untuk memberikan karcis parkir kepada pemilik kendaraan baik diminta maupun tidak. Apabila tidak memberikan karcis parkir, itu jelas akan ada tindakan dulu secara administrasi,” jelasnya kepada Suara NTB ditemui di Kantor Dishub Kota Mataram, Selasa, 21 Maret 2017.

Sanksi administrasi yang dimaksudkan ini ialah diawali dengan teguran yang akan diberikan selama beberapa kali. Jika teguran tak digubris, maka pihaknya akan memberhentikan jukir bersangkutan. “Kita akan panggil, kita beri pengarahan, peringatan pertama. Kalau sampai (peringatan) kedua-ketiga, kita akan ambil tindakan tegas,” jelasnya. “Kalau sampai melewati kesepakatan, juru parkir harus siap untuk diberhentikan karena kewajiban sebagai juru parkir itu memakai rompi dan juga memberikan karcis parkir,” sambungnya. Karcis dan rompi ialah identitas utama yang wajib digunakan jukir yang beroperasi di Kota Mataram.

Menurut Koko, panggilan Kanesti, belum berjalan maksimalnya penggunaan karcis parkir ini karena para jukir beralasan banyak pengguna jasa parkir yang menolak diberikan karcis. Namun ia menegaskan hal itu tetap harus dilaksanakan karena hal ini berkaitan dengan aturan. Jika pengguna jasa parkir menolak, menjadi kewajiban jukir untuk menjelaskan aturan terkait parkir di Kota Mataram. “Kalau jukirnya benar-benar ingin melaksanakan aturan daerah, aturan walikota, ya harus jukirnya memberi pengertian,” ujarnya.

Pencetakan karcis parkir juga tetap dilaksanakan pihaknya. Termasuk juga distribusi karcis kepada para jukir. Tiap jukir mendapatkan buku karcis sesuai dengan potensi pendapatan parkir di lahan yang dikelola. Saat ini jumlah jukir resmi sebanyak 587 orang. Sebenarnya jukir yang masuk dalam data lebih dari 954 orang. Untuk memvalidasi jumlah jukir resmi, pihaknya akan segera melakukan kroscek dan pendataan ulang. (ynt)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here