JPU Tolak Pledoi Terdakwa Kasus Desa Lampok

Nampak para terdakwa pada saat pembacaan tanggapan atas pembelaan (pledoi).(Suara NTB/ist)

Taliwang (Suara NTB) – Jaksa Penuntut Umum (JPU), menolak pembelaan (pledoi) para terdakwa kasus Desa Lampok yang meminta agar kasus tersebut dihentikan karena dianggap tidak terbukti. Sebab berdasarkan fakta-fakta hukum yang secara sah dan meyakinkan perbuatan mereka sudah melanggar hukum yang diatur dalam pasal 3 UU nomor 20 tahun 2001.

“Pembelaan mereka kami tolak karena kami anggap fakta-fakta hukum sudah menyatakan secara sah bahwa perbuatan mereka sudah menyimpang sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp331 juta,” ungkap tim JPU Kejari KSB Aji Rahmadi SH, MH kepada Suara NTB, Senin, 10 Mei 2021. Dirinya juga tetap akan menunggu putusan dari pengadilan dalam penanganan lanjutan kasus tersebut.

Iklan

Dikatakannya, sebelum memberikan tuntutan JPU juga sudah memikirkan secara matang keadaan yang memberatkan serta meringankan bagi para terdakwa. Apalagi sebelum masuk ke persidangan serangkaian kegiatan pemeriksaan para saksi sudah dilakukan sehingga dianggap cukup bukti menjerat terdakwa. Meski demikian, pihaknya tetap menyerahkan sepenuhnya keputusan atas kasus tersebut ke majelis hakim sebagai pengadil. “Kalau dari segi kami (JPU) aturan dan pasal yang dilanggar sangat jelas, tetapi Kami tetap akan mengikuti mekanisme sidang yang sudah diatur,” sebutnya.

Adapun agenda sidang selanjutnya yakni pembacaan putusan terhadap para terdakwa. Pihaknya berharap agar kasus ini bisa segera tuntas karena sudah ada beberapa kasus lainnya yang saat ini tengah berproses. Karena pada prinsipnya penanganan perkara pidana korupsi tengah menjadi atensi pihaknya. Apalagi sejauh ini sudah ada beberapa mantan kepala desa yang terjerat masalah hukum dan menjalani hukum. Sehingga pihaknya menghimbau kepada kepala desa untuk menggunakan anggaran sebaik-baiknya serta menjauhi praktek korupsi. “Kami tetap mengimbau kepada kepala desa untuk menggunakan anggaran sebaik-baiknya agar tidak terjerat masalah hukum,” tukasnya. (ils)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional