Jika Pilkada Diundur 2025, Jabatan Gubernur NTB akan Kosong Dua Tahun Lebih

Suhardi Soud. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Opsi KPU untuk menggeser pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 ke tahun 2025 akan berimplikasi makin panjangnya kekosongan kepala daerah di sejumlah daerah yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan tahun 2023 mendatang.

Di Provinsi NTB sendiri akan ada empat daerah yang masa jabatan Kepala Daerahnya berakhir tahun September tahun 2023, yakni Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Bupati/Wabup Lombok Barat, Bupati/Wabup Lombok Timur serta Walikota/Wakil Walikota Bima.

Iklan

Saat pilkada serentak akan digelar November 2024 nanti, jabatan keempat kepala daerah itu sudah akan kosong setahun lebih dan akan diisi oleh pejabat sementara. Jika pilkada digeser ke tahun 2025, maka praktis kekosongan Kepala Daerah bertambah menjadi dua tahun lebih.

Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud yang dikonfirmasi Suara NTB sangat menyadari akan hal itu. Bahwa penundaan pilkada ke tahun 2025 pasti akan berkonsekwensi makin panjangnya kekosongan kursi kepala daerah.

“Ada resiko bahwa terjadi kekosongan kepala daerah yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan tahun 2023 akan menjadi makin panjang untuk diisi oleh Plt,” kata Suhardi, Jumat, 8 Oktober 2021. Untuk Kepala daerah yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 ini akan mengalami kekosongan sekitar tiga tahun lebih. Kemudian untuk yang berakhir tahun 2023 akan mengalami kekosongan sekitar dua tahun lebih.

“Seperti DKI Jakarta berakhir tahun 2022 itu kan menjadi tiga tahun lebih kekosongannya,. Kalau NTB masih lah 2023, tapi jadi dua tahun lebih akan diisi oleh Plt. Itu memang lumayan lama,” katanya.

Meskipun demikian, KPU nampaknya cukup serius dengan usulannya itu memundurkan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 ke tahun 2025. Pasalnya sebagai penyelenggara pemilu KPU menilai tidak memungkinkan pihaknya bisa bekerja maksimal jika dihimpit oleh waktu pelaksanaan pemilu 2024 yang akan digelar 15 Mei.

Karena itu KPU pun menawarkan opsi agar pilkada dimundurkan saja jika pemilu mau dimajukan. “Selain itu kalau Pemilu tetap 15 Mei, maka dipastikan hasil pemilu tidak akan bisa digunakan untuk mengusung calon pilkada. Sementara pengusungan calon pilkada menggunakan hasil pemilu 2024,” pungkasnya. (ndi)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional