Jika 56 Ribu Jiwa DTKS Tak Tuntas, Premi PBI JKN akan Jadi Beban Pemda

H. Baehaqi (Suara NTB/her)

Giri Menang (suara NTB) – Sampai saat ini Pemda Lombok Barat (Lobar) belum menuntaskan permasalahan data warga Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), baik menyangkut Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Basis Data Terpadu (BDT).  Seperti kasus 13 ribu warga penerima JKN yang belum memiliki NIK dan belum online NIK-nya, sampai saat ini tengah berproses di desa dan kecamatan. Begitu pula 98 ribu jiwa penerima PBI yang tidak masuk BDT baru bisa dituntaskan kurang 50 persen.

‘’Jika sampai awal bulan ini tidak bisa tuntas 100 persen maka pembayaran premi PBI JKN akan dibebankan ke pemda. Pemda terancam akan membayar puluhan miliar premi bagi puluhan ribu warga PBI tersebut,’’ ujar Sekda Lobar, Dr. H. Baehaqi, Rabu, 2 September 2020.

Iklan

Sekda mengaku Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sudah masuk Sistem Informasi Kesejahteraan Next Generation (SIKNG) di Lobar sebanyak 417.413 jiwa. Yang menjadi persoalan, ujarnya, ada 92.215 PBI tahun 2021 ini tidak akan dibayarkan pusat.  Dari 92.215 PBI ini jelas dia, 40 ribu PBI sudah masuk dalam DTKS. Artinya 40 ribu jiwa PBI ini masuk dalam 417.413 jiwa yang ada dalam SIKNG. “Artinya masih ada 52 ribu PBI non DTKS yang belum masuk DTKS SIKNG, inilah yang 52 ribu PBI ini sekarang tengah diinput,”tegas dia.

Untuk mempercepat pemutakhirannya, sesuai arahan tidak perlu melakukan verivali, namun diinput dulu data 52 ribu non DTKS tersebut supaya tahun depan tidak ada lagi PBI non DTKS. Namun semua masuk DTKS, sehingga mendapatkan jaminan APBN. “Tidak ada lagi yang dibiayai APBD. Sehingga kalau 52 ribu PBI ini masuk DTKS maka totalnya hampir 500 ribu jiwa lebih,’’ ujarnya.

52 ribu PBI yang akan dimasukkan DTKS ini, jelas dia, terkendala NIK tidak ada. Karena itu, untuk menyelesaikan persoalan ini pihaknya sudah beberapa kali rapat mensinergikan antara Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan seluruh camat serta kepala desa, termasuk para lurah. Data 52 ribu PBI ini sudah tersebar di seluruh kecamatan. Data inilah yang tengah dikerjakan oleh semua camat dan kepala desa.

Sementara Kepala Dinas Sosial Lobar, L. Marta Jaya mengatakan, sesuai perintah bupati dan sekda pihaknya bersama Dinas Dukcapil terus melakukan pemutakhiran data. Sampai saat ini, sebut dia, ada lima kecamatan yang sudah tuntas 100 persen, di antaranya Narmada, Lingsar, Labuapi, Kuripan dan Kediri.  Sedangkan sisanya lima kecamatan masih berproses 70-80 persen. “Lima kecamatan belum tuntas, seperti Sekotong, Lembar, Gerung, Gunungsari dan Batulayar,” tegas dia.  (her)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional