Jeritan Guru Terpencil : Tunjangan Fungsional Dihapus, BOS Menjauh

Giri Menang (Suara NTB) – Para guru madrasah swasta di Lombok Barat (Lobar), khususnya yang ada di daerah terpencil Lembar-Sekotong menjerit lantaran minimnya honor yang diperoleh. Mereka mengeluhkan tunjangan fungsional (TF) yang sebelumnya diberikan malah dihapus.

Bahkan, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) seolah menjauh, lantaran tidak ada diberikan ke madrasah terpencil. Para guru madrasah ini pun berharap agar pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) memperlakukan mereka secara adil.

Iklan

Hirmayani, salah seorang guru MTs Miftahul Ulum Desa Pelangan menuturkan, dana BOS dari Kemenag semakin menjauh, tidak itu saja TF dari Kemenag pun dihapus. Diakuinya, kondisi ini semakin menyiksa guru, terutama guru madrasah di daerah terpencil. Padahal para guru butuh honor untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan bensin ke sekolah.

Ia berharap kepada pihak Kemenag agar memperhatikan nasib para guru dan madrasah. Paling tidak, keperpihakan dan kadilan bagi guru terpencil dengan guru di kota sebab bebannya sama.

Menanggapi hal ini, Kasi Pendidikan Madrasah  pada Kemenag Lobar H. Nasrullah menyatakan Kemenag bukan tidak memperhatikan madrasah dan guru terpencil di Lobar, namun pihaknya saat ini hanya berwenang terkait pemberian BOS dan insentif ke para guru.

“Sedangkan untuk bantuan gedung itu di Kementerian Agama Provinsi, semua disana baik bantuan gedung, RKB, dan bantuan lain. Kita bahkan tidak dikoordinasikan jika ada bantuan yang turun ke madrasah, kami hanya diberitahukan saat meminta rekomendasi saja,” terang Nasrullah.

 Sistem bantuan ini, jelasnya , pengurus madrasah bisa mengakses melalui aplikasi online, madrasah yang ingin bantuan bisa mengakses aplikasi Sarpras di Kemenag NTB lalu daftarkan diri termasuk mengusulkan.  Ia berharap pengurus madrasah aktif mengusulkan.

Aplikasi daring ini bisa diminta ke Kemenag Lobar, setelah masuk di aplikasi itu pihak madrasah bisa membuat proposal lalu mengirim ke Kemenag untuk dibuatkan rekomendasi dan pihak madrasah mengusulkan langsung ke Kanwil Kemenag NTB.

Terkait BOS, madrasah memiliki persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Antara lain memiliki izin operasional dari Kemenag, ada siswa, guru dan proses belajar mengajar. Namun yang paling utama, madrasah harus punya izin operasional, kalau sudah ada izin itu, maka kemenag tidak perlu diminta untuk diberikan BOS akan tetapi langsung dimasukkan dalam SK sebagai penerima dana BOS.

Besaran BOS ini, jelasnya, variatif, tingkat MI diberikan Rp750 ribu,  MTs Rp1 juta dan MA sebesar Rp1.200.000. “Kita cairkan dalam setahun dua kali, semester I dan II,” jelasnya.

 Saat ini pihaknya tengah mendata jumlah real siswa-siswi di madrasah untuk di SK-kan, baru setelah itu dibuatkan RKM untuk bisa dicairkan ke rekening madrasah masing-masing. Untuk BOS tahun ini jelasnya jika tuntas dan lengkap persyaratan bakal dicairkan pada bulan Maret ini, sehingga bisa digunakan untuk operasional madrasah dan persiapan UN tanggal 26 Maret untuk MA, tanggal 2 April untuk MTs dan 16 April untuk tingkat MI.

Sedangkan terkait TF untuk guru tidak memperoleh sertifkasi memang ada tahun 2017, namun pertengahan tahun dihapus berdasarkan kebijakan pemerintah pusat, sehingga bisa dibayarkan selama 6 bulan. “Alhamdulillah, tahun ini ada namun dirubah namanya menjadi insentif guru, itu didapatRp 250 ribu per bulan,” terangnya.

Syarat guru memperoleh insentif ini sendiri jelasnya guru madrasah harus S1, minimal mengabdi 2 tahun di madrasah, ada SK yayasan resmi menjadu guru, dan NUPTK. Kalau sudah ada itu, maka kepala madrasah berhak mengajukan guru ini mendapatkan TF ke Kemenag. (her)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional