Jembatan Putus Bertambah Jadi 10 Titik

Mataram (Suara NTB) – Selama dua bulan terakhir, jembatan provinsi yang putus akibat banjir bandang di Kabupaten Bima dan Dompu bertambah jadi 10 titik. Terbaru, banjir bandang yang terjadi  Jumat, 28 Februari 2020  di Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima mengakibatkan dua jembatan duiker di jalan provinsi putus.

Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc telah memerintah dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bergerak cepat menangani dua jembatan yang putus tersebut. Gubernur memerintah Dinas PUPR dan BPBD NTB melakukan penanganan secepatnya.

Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. H. Azhar, MM yang dikonfirmasi Suara NTB, Minggu, 1 Maret 2020 mengatakan, pihaknya sedang bekerja di lapangan. Alat berat dikerahkan ke lokasi untuk pembangunan jembatan darurat agar jalan dapat dilalui oleh masyarakat.

‘’Saat ini sedang bekerja, alat berat dikerahkan ke lokasi. Selama tiga sampai empat  hari ke depan atau  minggu ini bisa selesai pembangunan jembatan daruratnya,’’ katanya.

Azhar menjelaskan, ada dua jembatan yang rusak akibat banjir bandang di wilayah Kecamatan Soromandi. Jembatan pertama yang putus sepanjang 15 meter. Sedangkan satu jembatan lagi putus sepanjang 10 meter.

Melihat curah hujan yang cukup tinggi ditambah kondisi hutan yang gundul di daerah tersebut, diperkirakan kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan akan terus terjadi. ‘’Karena di sana hutan gundul, banjir bandang terus terjadi di daerah Bima dan Dompu,’’ katanya.

Azhar menyebutkan, semula jembatan ang putus di wilayah Bima dan Dompu sebanyak 8 titik. Sekarang, bertambah lagi dua titik jembatan yang putus. ‘’Sekarang ada 10 titik jembatan putus dalam satu, dua bulan ini,’’ sebutnya.

Untuk jembatan darurat akan menggunakan duiker. Duiker yang ada akan disambung supaya dapat dilalui oleh masyarakat. Sedangkan untuk pembangunan jembatan permanen, pihaknya akan melihat ketersediaan anggaran di APBD Perubahan 2020.

Namun, kata Azhar, pembangunan jembatan permanen di APBD Perubahan agak rentan. Karena waktunya yang sangat pendek. Dikhawatirkan tak akan bisa selesai tepat waktu. Sehingga, untuk pembangunan jembatan permanen akan ditangani dalam APBD murni 2021.

Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc, begitu mendengar adanya kerusakan duiker (jembatan pemintas) yang menyebabkan jalan terputus karena diterjang banjir bandang,  Jumat, 28 Februari 2020  di Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima. Ia langsung memerintahkan Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. Azhar, MM dan Kalak BPBD NTB, H. Ahsanul Halik, S.Sos, MH untuk segera bergerak melakukan penangan di lapangan.

Azhar mengaku  Dinas PUPR bersama BPBD NTB langsung diperintah  gubernur langsung bergerak ke lokasi duiker yang putus. Langkah awal yang dilakukan begitu ada  kejadian, telah mengirimkan tim survei untuk mengecek lapangan.

Setelah melihat fakta lapangan dan mengumpulkan data dan informasi. Azhar bersama-sama Kalak BPBD NTB, kemudian memerintahkan Kepala bidang Bina Marga Dina PUPR dan Kabid Kedaruratan Logistik BPBD NTB, untuk turun langsung ke lapangan bersama-sama Biro AP Setda NTB.

“Jadi tim yang turun tersebut langsung menangani tiga hal sekaligus, yakni jangka pendek dengan mobilisasi alat berat excavator untuk membuat jalan darurat, lalu membersihkan batang pohon yang menyumbat jembatan lintasan basah. Agar segera bisa digunakan oleh warga. Serta membuat perencanaan untuk perbaikan permanen jembatan dengan memasukkan ke dalam APBD Provinsi NTB,’’ terang Azhar.

Guna mempercepat mobilisasi alat berat sehingga bisa langsung bekerja, pihaknya telah meminjam pada rekanan pemilik alat yang ada di Bima. Azhar mengingatkan untuk mencegah kejadian berulang secara jangka panjang, harus terus dilakukan sosialisasi dari pemerintah daerah tentang bahaya penggundulan hutan. Sehingga timbul kesadaran untuk merawat hutan.

Terkait adanya informasi ada masyarakat yang minta dibongkar jembatan linpasan basah, karena dianggap sebagai biang banjir. Azhar menolak untuk melakukan hal tersebut.

‘’Kami akan segera kirim alat berat kelokasi untuk membuat jalan darurat pada lokasi duiker yang putus dan untuk membersihkan jembatan limpasan basah yang tersumbat dengan batang pohon yang nyangkut dijembatan,’’ tegasnya.

Menurutnya, kalau masyarakat meminta alat berat untuk membongkar jembatan, hal itu  perlu dihindari karena bukan merupakan solusi. Justru masyarakat  yang akan rugi. Karena tidak ada yang salah dengan jembatan limpasan basah.

‘’Kalau ada bahan hanyutan yang nyangkut dan menyumbat mari kita bersihkan, Dinas PUPR Provinsi NTB siap untuk itu. Tetapi mohon jangan sampai merusak aset negara yang diperuntukan untuk rakyat. Karena pembangunan jembatan  itu telah ada kajian teknisnya,’’ terang Azhar.

Pihaknya berharap agar pemerintah kabupaten dan aparat keamanan di Bima dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait hal tersebut. (nas/uki)